MUNGKID – Mandeknya kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan Kabupaten Magelang 2010 mendapat perhatian Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Aliansi Tepi Barat.
Untuk kesekian kalinya, mereka menggeruduk Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Mungkid. Seribu anggota GPK ke Kejari yang ada di Jalan Magelang-Jogjakarta untuk mempertanyakan kejelasan kasus yang dinilai mandek empat tahun itu.
Aksi mendatangi Kejari Mungkid diawali pawai sepeda motor. Mereka memulai pawai dari markas besar GPK Aliansi Tepi Barat di Kauman, Kecamatan Salaman. Mereka berkonvoi menuju perempatan Pakelan, Mertoyudan. Selanjutnya, ke Kota Magelang dan melaju di Jalan Pemuda. Dari sana, mereka menuju kantor sementara Kejari yang ada di Dusun Mungkidan, Desa Danurejo, Kecamatan Mertoyudan.
Mereka diterima Kajari Supriati, Kasi Intel Kejari Rachmawan Tri Margono, dan Kasi Pidsus Edius Manan. Beberapa perwakilan GPK menanyakan penanganan masalah penyelewengan dana DAK Pendidikan 2010. Di mana, kasus tersebut sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya.
“Bagaimana penanganan kasus DAK selama ini. Ada masalah apa,” kritik Koordinator aksi, Mufti Adi Utomo, kemarin (26/3).
Didit sapaanya Mufti Adi Utomo berharap kasus korupsi di Kabupaten Magelang yang menghebohkan tersebut cepat diselesaiakan. GPK, tegasnya, datang ke Kejari membawa harapan besar untuk pemberantasan kasus korupsi.
“Kami tidak memburu-buru kejaksaan, tetapi minta kejelasan, apakah ada korupsi atau tidak. Dari tahun 2010 sampai sekarang kok belum selesai,” jelasnya.
Ia menilai, penanganan kasus korupsi di Kabupaten Magelang bisa dijadikan shock terapy agar Kabupaten Magelang terbebas dari korupsi. Kalau dalam dugaan kasus tersebut ada tersangka, semestinya segera diungkap ke masyarakat.
“Kami dukung kejaksaan dan pengadilan,” tegas pria berambut gondrong ini.
Menanggapi itu, Kajari Supriati mengaku sudah menindaklanjuti kasus dugaan korupsi DAK Pendidikan. Kejari sudah memeriksa saksi-saksi terkait. Selama ini, pemeriksaan terus berjalan. Bahkan, Kejari berusaha tahun ini kasus tersebut selesai dan segera dibawa kepersidangan di Pengadilan Negeri (PN) Mungkid.
Kasi Intel Kejari Rachmawan Tri Margono menegaskan, kasus dugaan korupsi DAK Pendidikan tidak berjalan di tempat. Pemeriksaan terhadap saksi-saksi terus dilakukan.
“Insya Allah, tahun ini kasus DAK selesai dan segera dilimpahkan ke pengadilan,” imbuh Margono.
Usai mendengarkan sedikit penjelasan Kejari, anggota GPK meneruskan berkonvoi ke Kantor Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Magelang di Jalan Soekarno-Hatta, Mungkid. GPK mempertanyakan kelanjutan aksi penurunan alat peraga kampanye (APK). Setelah itu, massa membubarkan diri dan kembali ke Markas GPK Aliansi Tepi Barat di Salaman.
Pada 2010, Kabupaten Magelang menerima DAK bidang Pendidikan dari APBN sebesar Rp 70 miliar. Ditambah dana pendampingan dari APBD, totalnya menjadi Rp 77 miliar. Dari jumlah itu, yang dibelanjakan sebesar Rp 25 miliar. Di antaranya, pengadaan buku perpustakaan SD sebesar Rp 5,5 miliar, pengadaan buku perpustakaan SMP ada Rp 4,8 miliar, pengadaan alat-alat peraga ada Rp 6,6 miliar, pengadaan alat-alat kesenian sebesar Rp 2,3 miliar, laboratorium bahasa mencapai Rp 5,4 miliar dan pengadaan mebel sebesar Rp 330 juta.
Dari yang dibelanjakan itu, Pansus DAK menyebutkan, ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaannya.(ady/hes)