MAGELANG – Persoalan seputar Pasar Rejowinangun tidak juga berakhir. Belum selesai soal sekat los, kini muncul persoalan parkir. Dua pihak berebut menjadi penguasa parkir di pasar yang baru ditempati pada pertengahan Maret ini.
Ada pihak ingin menguasai dan menjadi juru parkir di bagian dalam. Alasannya, merupakan warga sekitar pasar dan pernah terlibat pada penataan kembali pedagang dari pasar penampungan.
Sedangkan pihak yang berseberangan, merasa paling berwenang. Karena telah mengantongi surat perjanjian kerja sama dengan Pemkot Magelang untuk mengelola parkir di Pasar Rejowinangun.
Rebutan lahan parkir ini sempat membuat aparat kepolisian menerjunkan petugasnya. Bahkan, beberapa anggota TNI juga terlihat ikut mengamankan pasar yang terbakar 26 Juni 2008 ini. Karena, masalah tersebut berpotensi melibatkan massa cukup banyak.
Sejak pagi, Organisasi Massa (Ormas) Macan Tidar (MT) melakukan sweeping terhadap juru parkir yang ada di bagian dalam pasar. Terutama lantai dua. Alasannya, Pemkot Magelang telah meminta mereka mengelola parkir. Sweeping dilakukan terhadap juru parkir dari Kampung Kliwonan, Kelurahan Rejowinangun Selatan, yang notabene warga sekitar pasar.
“Kami ingin menertibkan parkir di Pasar Rejowinangun. Sekarang ini, kami mempunyai perjanjian kerja sama dengan Pemkot Magelang untuk mengelolalnya. Apalagi keberadaan parkir liar tersebut cukup meresahkan pedagang. Katanya, suka ada yang menarik uang keamanan ke pedagang,” kata Pimpinan Macan Tidar, Abdul Karim, kemarin (26/3).
Karim meneruskan, keterlibatan Macan Tidar (MT) dalam masalah perpakiran tidak lepas dari proses pengamanan yang dilakukan saat pembangunan pasar. Di mana, MT hanya menjadi pengelola. Namun, untuk masalah tenaga kerja, tentu melibatkan banyak pihak dari berbagai kampung di sekitar pasar. Di antaranya, Karanggading, Magersari, Karangkidul, Bogeman, dan lainnya. Termasuk masyarakat dari Kampung Tidar Krajan dan Sidotopo yang notabene berada di Kecamatan Magelang Utara.
“Setelah ada perjanjian kerja sama dengan pemkot, kami sekarang sah mengelola parkir. Yang jelas, posisi kami diminta. Lha kalau ada persoalan dari warga sekitar pasar, silahkan mengadu ke DPP atau UTD Pasar Rejowinagun,” katanya.
Munik sebagai pihak dari Kampung Kliwonan mengaku terlibat dalam proses pembangunan pasar sejak peletakan batu pertama sebagai penjaga malam. Hanya, setelah terjadi kasus pengeroyokan, dirinya diberhentikan.
“Setelah dikeroyok, untuk pengobatannya saja, saya habis Rp 16 juta lebih, pelan-pelan kami disingkirke. Lha sekarang atas nama otonomi daerah, kami ingin ikut terlibat dalam parkir. Apalagi saat pedagang dari pasar penampungan masuk ke sini (Pasar Rejowinangun, Red) kami ikut menata. Mengingat saat itu pihak pasar, termasuk Pak Kepala Pasar (Purwadi, Red) hanya bingung,” paparnya.
Ditegaskan Munik, pihaknya dalam meminta kesempatan untuk mengelola parkir tidak mengatasnamakan partai politik atau ormas.
“Atas nama warga Kampung Kliwonan, ada 15 orang yang ingin ikut bekerja mengelola parkir. Mereka sudah mempunyai kartu anggota juru parkir,” ungkapnya.
Kepala UPTD Pasar Rejowinangun, Purwadi menegaskan, otonomi daerah berlaku dalam skala yang lebih besar, tidak sekedar kampung. Ia meminta keinginan tersebut disampaikan ke pengelola resmi parkir.
“Ini otonomi pasar. Dulu kami memberi kesempatan mereka (Munik, Red) untuk mengelola parkir. Tetapi sifatnya sementara. Lha kalau sekarang ada permintaan seperti itu, ya silahkan berembug dengan pengelola resmi,” tegasnya.
Dalam musyawarah antara kedua belah pihak, sempat ada penawaran agar pihak Munik bisa memasukkan lima nama menjadi juru parkir dan bergabung dengan MT. Tetapi penawaran tersebut dianggap terlalu sedikit, sehingga butuh ada komunikasi lebih lanjut.(dem/hes)