MUNGKID – Ratusan orang yang peduli pada penambangan galian golongan C Merapi mendatangi kantor Sekretariat Pemerintah Kabupaten Magelang. Mereka memberikan hadiah ada Pimpinan DPRD dan Bupati Magelang berupa slenggrong. Pemberian slenggrong sebagai ungkapan, DPRD dan Pemkab Magelang lebih peduli pada penambangan liar yang terjadi di sungai yang berhulu di Merapi.
Warga yang tergabung dalam Paguyuban Pengemudi Angkutan Pasir Merapi “Bolorodo”, Serikat Buruh Slenggrong Merapi “Punokawan,” dan Gerakan Masyarakat untuk Transparansi Kebijakan “Gemasika” sedianya menggelar audiensi ke DPRD dan Pemkab Magelang. Karena terlalu lama menunggu, Pemkab Magelang tak kunjung datang di Gedung DPRD. Akhirnya, mereka memberikan slenggrong ke Pimpinan DPRD untuk diteruskan ke Bupati Magelang.
Tiga organisasi tersebut juga menuntut, Pemkab Magelang mengakomodir kepentingan penambang manual dalam penentuan wilayah penambangan. Karenanya, mereka meminta penetapan wilayah Bego Pendem Kecamatan Srumbung hingga batas Taman Nasional Gunng Merapi (TNGM) sebagai kawasan penambang manual. Mereka meminta pemkab mempermudah perizinan pertambangan manual dengan memutus keterlibatan kepala desa dalam proses perizinan.
“Selama ini, kades merupakan pihak yang sulit memberikan rekomendasi kewilayahan untuk proses perizinan. Justru, kadus terlibat baik langsung maupun tidak langsung penambangan liar yang dilakukan pengusaha dari luar daerah yang menggunakan alat berat,” kritik Koordinator Punokawan, Fathkul Mujib, kemarin (27/3).
Iwan Hermawan dari Gemasika mendukung langkah Pemkab Magelang yang akan memberlakukan kembali aturan tentang batas muatan (tonase) bahan galian C secara tegas. Iwan mendukung ketentuan mengenai jam operasional tambang, yakni mulai pukul 06.00 – 18.00.
“Penting agar tidak ada konflik horizontal dan meminimalisir permasalahan sosial di tengah masyarakat,” tegas Iwan.
Pemkab Magelang diminta menindak tegas sesuai aturan yang berlaku terhadap oknum yang terlibat pada penambangan liar. Pemkab mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan material vulkanik hasil erupsi tahun 2010 diizinkan ditambang hanya dengan cara manual. Itu sebagai upaya pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak bencana. Hanya, di lapangan para penambang lokal dan tradisional tidak mendapat tempat.
“Jelas ada indikasi suap dan pajak yang mengalir ke kantong oknum birokrat dan legislatif. Termasuk aparat kepolisian tidak menindak tegas penambangan,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, pengunjuk rasa yang kecewa tidak ditemui Pemkab Magelang, hanya ditemui pimpinan DPRD dan anggota Komisi C. yakni, Muhammad Achadi, Mujadin Putu Murja, Sad Prio Putro, dan Sarwo Edi.
Wakil Ketua DPRD M. Achadi menjelaskan, pihaknya sudah mengagendakan rapat untuk menerima penambang. Namun, tidak ada pihak eksekutif yang datang.
“Surat permintaan audensi hari ini sudah diterima dua hari lalu,” katanya.(ady/hes)