JOGJA – Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Telkom Divre IV area Jateng-DIJ menyalurkan dana kemitraan sebesar Rp 12,256 miliar. Angka tersebut, hanya diperuntukkan selama triwulan pertama tahun 2014.
Ini diungkapkan Manager Community Development Center (CDC) Area IV Jateng-DIJ Bambang Rachmadi saat penyaluran dana kemitraan di Gedung Telkom Kotabaru Jogjakarta, kemarin (27/3).
“Dari angka Rp 12,2506 miliar tersebut, dibagi ke lima sub area di Jawa Tengah dan DIJ. Yakni, Semarang, Solom Purwokerto, Pekalongan, dan Jogjakarta,” jelas Rachmadi, didampingi Penangungjawab CDC Telkom Jogjakarta Bambang Sugeng.
Rachmadi meneruskan, lima sub area yang dimaksud adalah Sub Area Semarang yang mendapat Rp 1,9450 miliar untuk 57 mitra binaan (MB), Sub Area Solo mendapat jatah Rp 3,0670 miliar untuk 80 MB, Sub Area Solo Purwokerto sebesar Rp 3 miliar untuk 78 MB. Di Sub Area Pekalongan, CDC menyalurkan Rp 2,3863 miliar untuk 59 MB dan Sub Area Jogjakarta sebesar Rp 1,8523 miliar untuk 50 MB.
“Tertinggi untuk Sub Area Solo dan terendah di Jogjakarta,” katanya.
Sementara itu, Penangungjawab CDC Telkom Jogjakarta Bambang Sugeng menambahkan, penyakuran triwulan pertama 2014 untuk Jogjakarta berjumlah Rp 1,8523 miliar untuk 50 MB. Perinciannya, sektor industri sebanyak Rp 279,9 juta untuk 7 MB, sektor perdagangan sebesar Rp 720,4 juta untuk 20 MB, dan sektor pertanian sebesar Rp 97 juta untuk 4 MB.
“Juga untuk sektor peternakan sebesar Rp 117 juta untuk 3 MB, sektor perikanan Rp 111 juta untuk 3 MB, dan sektor jasa sebesar Rp 527 juta untuk 13 MB,” jelas Bambang.
General Manager Wilayah Telekomunikasi Jogjakarta Telkom FirdausRoeswandi mengungkapkan, sejak 2002 hingga 2013, Telkom Jogjakarta menyalurkan program kemitraan sebesar Rp 64,6357 miliar untuk 2.630 mitra binaan (MB).
“Program ini sudah rutin dari Telkom. Sebagai BUMN, memang ada kewajiban untuk menyalurkan keuntungan dalam program kemitraan dan bina lingkungan atau PKBL,” tegasnya.
Bahkan, sistem informasi manajemen dari PKBL di Telkom mendapat apresiasi dari Kementerian BUMN. Selanjutnya, BUMN selain Telkom akan diminta memanfaatkan sistem yang sama.(hes)