PURWOREJO – Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz dan Menteri Agama Republik Indunesia Drs Suryadarma Ali MSi, berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Nuril Anwar Maron, Kecamatan Loano, Purworejo, Minggu (30/3) malam. Acara tersebut dihadiri ribuan santri, ulama, dan pengasuh pondok pesanteren di Purworejo dan kota-kota lain di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Kedua menteri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) datang ke PP Nuril Anwar asuhan KH R. Abdul Hakim Chamid dengan agenda penyerahan bantuan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Halaqoh Alim Ulama bertema “Menjaga dan Mengawal Ahlusunah Waljamaah (Aswaja)”.
Hadir pada kegiatan tersebut, Sekjen DPP PPP Romy Romahurmuziy, Kakanwil Kemenag Jateng Drs H Khaeruddin MA, Sekda Purworejo Drs Tri Handoyo MM, Hamid Baidowi dari Lasem Rembang. Juga Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Syarifudin, jajaran pengurus PPP Provinsi Jateng, dan DPC PPP Purworejo.
Penerima bantuan Kemenpera RI adalah Desa Bapangsari Kecamatan Bagelen. Kemudian Kelurahan Baledono, Brenggong, Donorati, Ganggeng, Kedungsari, Keseneng, Mudal, Pacekelan, Plipir, Semawaung, Sudimoro, Wonotulus dan Kelurahan Purworejo di Kecamatan Purworejo.Sementara pondok pesantren yang mendapat bantuan, di antaranya Pondok Pesantren di Desa Butuh dan Lubangkidul (Kecamata Butuh), Desa Tulusrejo dan Dukuhdungus, Berjan, Pekutan dan Lugosobo di Kecamatan Gebang. Sedangkan penerima bantuan BSPS adalah Desa Puspo (Kecamatan Bruno), Pelutan (Bayan), Ngemplak (Gebang), Brian (Ngombol), dan Banjarsari (Purwodadi).
Kondisi riil asrama santri pondok pesantren (ponpes) yang jauh dari layak diangkat Menpera dan Menteri Agama Republik Indonesia. Kondisi tersebut dinilai ironis. mengingat bangsa Indonesia merupakan penganut agama Islam terbesar di dunia.
Minimnya anggaran yang disediakan Pemerintah RI sebagai penyebab utama permasalahan ini. Tahun 2013, pPemerintah hanya menyediakan anggaran Rp 600 miliar untuk membantu warga mendapatkan hunian layak.Dari total anggaran ini, ponpes hanya mendapat alokasi 2 – 3 persen saja.
Ini membuat Kemenpera berupaya mencari terobosan mengatasi masalahan tersebut. Salah satunya meminta tambahan alokasi anggaran. Pemerintah menambah alokasi anggaran menjadi Rp 4, 6 triliun pada 2014.
“Dari total anggaran Rp 600 M dinaikkan jadi Rp 4, 6 triliun. Saat ini, banyak masyarakat yang merasakan alokasi anggaran tersebut,” papar Djan Paride usai menyerahkan SK bantuan.
Djan meneruskan, sebelum mengajukan permohonan penambahan alokasi bantuan, ia mengaku melakukan studi lapangan dan menyaksikan langsung kondisi riil di masyarakat, termasuk di asrama ponpes.
Ditambahkan Djan, hingga 2014 pemerintah mengalokasikan anggaran yang disediakan. Di antaranya, membangun 500 asrama ponpes, membangun 2.700 MCK komunal, dan merehab 500 ribu rumah milik warga miskin. Setiap satu rumah mendapatakn jatah anggaran Rp 7,5 juta.
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Majelis Silaturahmi Kiyai dan Pengasuh Pondok Pesantren se-Indonesia (MSKP3I) yang diwakili Hamid Baidowi dari Lasem Rembang membacakan kesepakatan ulama se-Jawa Tengah, terkait perhelatan Pemilu 9 April 2014. Ada lima poin penting, yakni mengajak masyarakat menghindari golput, menggunakan hal politik secara tanggung jawab, memilih PPP sebagai satu-satunya parpol yang berazaskan Islam, memperjuangkan Aswaja, dan menjadikan pemilu media politik yang bermartabat.
Menteri Agama RI Drs Suryadharma Ali Msi yang juga Ketua Umum PPP sempat menyinggung soal dikotomi partai religius dan nasionalis. Menurutnya, dewasa ini muncul anggapan partai religius tidak nasionalis.
Sedangkan Pengasuh PP Nuril Anwar Loano KHR Abd Hakim Hamid menandaskan, mendapat wasilah menjembatani. Siapapun pemimpin yang bisa nguwongke uwong (menghormati orang lain,Red), pasti berhasil.(tom/hes)