PURWOREJO – Panwaslu Kabupaten Purworejo dengan tegas mengingatkan para pengusaha skala besar, sedang maupun kecil untuk memberikan izin karyawannya mencoblos. Pengusaha yang tidak memberikan izin karyawannya mencoblos bisa terancam pidana. Hal itu ditegaskan Ketua Panwaslu Kabupaten Purworejo Gunarwan dalam konferensi pers di media center Panwaslu Kabupaten Purworejo, kemarin (7/4).
“Peringatan ini merupakan upaya preventif kami agar jangan sampai ada perusahaan yang terjerat pidana pemilu hanya gara-gara tidak mengizinkan karyawannya untuk menggunakan hak pilih 9 April besok,” tegasnya.
Gunarwan menjelaskan, ancaman pidana tersebut secara eksplisit tertuang dalam pasal 281 UU RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Pileg. Dalam pasal tersebut secara tegas disebutkan, seorang majikan atau pengusaha yang terbukti tidak memberikan kesempatan kepada pekerja atau karyawannya diancam pidana kurungan satu tahun dan denda maksimal Rp 12 juta.
“Penyebutan kata majikan dalam pasal tersebut secara otomatis juga menunjukkan bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi masyarakat yang memiliki pembantu rumah tangga,” jelasnya.
Artinya jika ada pembantu rumah tangga yang tidak mendapatkan kesempatan menggunakan hak pilihnya karena dilarang, maka majikannya bisa terkena sanksi pidana. Menurut Gunarwan, Panwaslu Kabupaten Purworejo sudah mengirimkan surat imbauan kepada perusahaan-perusahaan besar yang ada di Kabupaten Purworejo. Isinya agar pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja menggunakan hak pilihnya.
“Kami tidak mengimbau untuk meliburkan, tapi memberi kesempatan. Saya juga sudah menginstruksikan itu kepada Panwascam dan PPL agar menyosialisasikan ketentuan tersebut ke masyarakat di wilayah tugas masing-masing,” ujarnya.
Ketua KPU Dulrokhim menjelaskan, hari pemungutan dan penghitungan suara Rabu 9 April 2014 mendatang telah ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2014. “Kami diminta untuk menyebarluaskan tentang Hari Libur Nasional pada hari pemungutan suara tersebut,” ujarnya.
Pada bagian lain Dulrokhim menyatakan, proses distribusi logistik sudah mulai bergerak dari PPK Kecamatan ke PPS di tingkat desa. Proses dikawal aparat kepolisian dibantu Panwascam di masing-masing kecamatan untuk menjamin keamanan. Proses pendistribusian logistik juga mengdepankan keselamatan logsitik dari hujan dengan mewajibkan armada truk pengangkut dilengkapi dengan terpal penutup bak.
“Seperti di Kecamatan Bagelen pengiriman logistik berjalan cukup lancar, menggunakan dua armada truk logistik sudah terdistribusikan ke tujuh belas desa yang memiliki 89 TPS,” tandasnya. (tom/ila)