MUNGKID – Pembukaan kotak suara Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang mendapat kritikan beberapa pihak. Pembongkaran kotak suara yang berisi dokumen hasil perhitungan perolehan suara, semestinya melibatkan saksi dari ke dua kubu pasangan calon presiden (capres).Pembukaan serentak oleh sekitar 105 petugas 21 penyelenggara pemilihan kecamatan (PPK) dinilai tidak transparan. Karena hanya melibatkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Magelang dan Petugas Kepolisian Resort Magelang. “Semestinya, saat membuka kotak suara yang bersegel kedua belah pihak capres harus ada. Saksi dari kedua capres dilibatkan. Ini demi tranparansi dan akuntabilitas terhadap tanggung jawab ke publik,” kata Anang Imamuddin, salah satu Penasehat Aliansi Rakyat Magelang Raya untuk Prabowo-Hatta Army Praha Senin (21/7).
Menurut Anang, segel Pilpres 2014 yang ada di kotak suara bersifat rahasia. Pembukaan yang tidak memberitahukan pada saksi-saksi tim pemenangan capres memunculkan sikap tertutup. Ia meminta penyelenggara pemilu jangan sampai memunculkan sikap buruk sangka terhadap semua pihak yang terlibat Pilpres 2014. “Publik harus tahu. Kami sudah melakukan deklarasi damai di beberapa kesempatan. Harusnya, sikap penyelenggara pemilu bisa meredam suasana,” jelas pria yang juga merupakan Tim Koalisi Merah Putih Kabupaten Magelang ini.
Ia mempertanyakan sikap ketidakterbukaan penyelenggara pemilu yang melakukan pembukaan kotak suara. Anang khawatir, pembukaan kotak suara ada keterkaitan dengan kekuasaan birokrasi yang ada. “Ini penting, kedua belah pihak tetap harus ada. Ada apa dib alik pembukaan kotak suara, ini memunculkan tanda tanya. Saya khawatir nantinya ada irisan-irisan kekuatan birokrasi dan kekuasaan. Semua tahu, Jateng itu seperti apa. Yang jelas kami khawatir,” kata pria yang juga menjabat Departemen Bidang Komunikasi Politik DPC PAN Kabupaten Magelang itu.Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK Kabupaten Magelang Bagyo berharap pembukaan kota suara tanpa saksi tidak mempengaruhi hasil perolehan suara. Karena, data yang dimilikinya sudah sesuai hasil rapat pleno rekapitulasi suara pilpres di Kabupaten Magelang. Itu berdasarkan formulir C1, DA, dan DB dari tingkat bawah. “Harapannya tetap hasil perolehan suara di Kabupaten Magelang seperti yang sudah ditanda tangani saat rapat pleno rekapitulasi. Data itu yang final. Tidak perlu dirubah lagi. Kami berharap jangan sampai ada selisih perolehan suara baik dari Formulir C1 tingkat bawah hingga ke tingkat kabupaten,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panwaslu Kabupaten Magelang Suviratno menjelaskan, Panwaslu diminta KPU Kabupaten mengawasi proses pembukaan kotak suara. Tujuanya mencari data daftar pemilih yang tercantum di DPTB (Daftar Pemilih Tambahan), dan DPKTB (Daftar Pemilih Khusus Tambahan). Pembukaan kotak suara dilakukan di gudang KPU di Balai Desa Deyangan, Mungkid dan Desa Paremono, Kecamatan Mungkid. “Pembukaan kotak suara dimulai dari pukul 09.00 hingga Maghrib,” jelasnya.Menurut Suviratno, Panwaslu memang menyaksikan proses pembukaan kotak suara di dua gudang tersebut. Saat membuka kota suara itu, ditegaskan tidak mempengaruhi atau merubah surat suara. Hanya, KPU mengambil amplop yang ada data daftar hadir pemilih. Untuk surat suara dipastikan masih utuh dan masih tersegel. “Kan cuma diminta untuk awasi dan di sana ada kepolisian. Tidak merubah amplop surat suara, ,” tegasnya.(ady/hes)