MAGELANG – Pemilik Toko Mas Gatotkoco Herry Chandra dan Sri Sulistiowati kembali menggugat Pemkot Magelang, terkait penempatan kios Pasar Rejowinangun yang menghadap Jalan Mataram ke Pengadilan Negeri (PN) Magelang. Slamet Santoso, selaku pemilik Toko Mas Mustika, yang oleh Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) Kota Magelang diberi hak menempati kios nomor 1 Jalan Mataram juga ikut digugat.Termasuk investor pembangunan kembali Pasar Rejowinangun, PT Putra Wahid Pratama dan PT Kuntjup Salatiga (JO), yang menjadi tergugat ketiga.Sidang perdana gugatan kasus perdata terkait perbuatan melawan hukum (PMH) yang diduga lakukan Pemkot dan kawan-kawan tersebut, digelar kemarin (5/8).Majelis Hakim pada sidang perdana tersebut, terdiri dari H Irwan Effendi SH MH selaku ketua dengan anggota Delta Tamtama SH MH dan Ernila Widikartikawati SH. Adapun Zaenal Masrur bertindak sebagai panitera pengganti.Dalam sidang perdana tersebut, pihak penggugat yang kini memberi kuasa pada Kantor Hukum HKR Law Firm Jakarta tidak hadir. Sidang hanya dihadiri Kuasa Hukum Pemkot Magelang Ferry Pramudiyanto Kurniawan SH dari Kantor Hukum M. Zazin dan rekan, serta kuasa hukum Slamet Santoso, Bambang Tjatur Iswanto SH.”Kami sudah kirim undangan melalui faksimil ke kuasa hukum penggugat pada 14 Juli 2014. Kemudian secara resmi, kami juga lakukan panggilan melalui Kantor PN Jakarta Pusat yang dikirim lewat pos. Biasanya sih butuh waktu satu bulan. Apalagi ini Lebaran,” ungkap Irfan Effendi, yang jug a Wakil Ketua PN Magelang.
Bambang Tjatur sempat meminta pada pengadilan agar gugatan dibatalkan, karena pada sidang perdana tersebut, pihak penggugat tidak hadir dalam persidangan.”Sesuai hukum acara, gugatan harus batal karena pihak penggugat tidak hadir dalam sidang perdana,” pinta Bambang Tjatur.Pihak PN Magelang tidak mau gegabah langsung memenuhi permintaan Bambang tersebut.”Kami belum terima jawaban relaas (surat panggilan siding, Red) dari PN Jakarta Pusat. Apakah surat yang kami kirim melalui mereka sudah diterima pihak kuasa hukum penggugat apa belum. Jadi kami putuskan sidang ditunda satu bulan ke depan. Tepatnya 2 September mendatang,” tegas Irfan Effendi yang pernah menjabat Kepala PN Mandailing Natal, Sumatera Utara ini.Seperti diketahui, Majelis Hakim PN Magelang yang diketuai Retno Purwandari Yulistyowati SH memberi Putusan Niet Ontvankelijk verklaard (NO) untuk dugaan PMH pada Pemkot Magelang dalam penempatan pedagang di kios nomor 1, saat sidang pada 22 Mei 2014. Retno yang didampingi didampingi Hakim Anggota Delta Tamtama SH MH dan Saut Erwin HA Munthe SH MH menilai subjek gugatan Herry Chandra dan Sri Sulistyowati masih kurang, karena hanya Pemkot Magelang atau Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) yang diajukan.Saat ini, proses penjualan kios nomor 1 pada pedagang melibatkan investor pembangun Pasar Rejowinangun. Yaitu, PT Putra Wahid Pratama. Juga adanya Pemilik Toko Mas Mustika, Slamet Santoso, sebagai pihak yang oleh Pemkot Magelang diberi hak menempati kios nomor 1. Dalam fakta persidangan, terungkap telah melakukan transaksi jual-beli dengan investor.
“Putusan NO diambil agar putusan yang nanti dikeluarkan pengadilan benar-benar bisa dijalankan alias tidak mentah lagi. Mengingat investor juga mempunyai peran dalam penjualan kios. Apalagi saat ini, kios tersebut bisa dikatakan dalam penguasan Slamet Santoso. Lha kalau pihak-pihak tersebut tidak diikutsertakan dalam gugatan, nanti akan mentah lagi. Percuma ada putusan pengadilan karena sulit untuk dilakukan eksekusi. Apapun putusan itu. Makanya, kami memilih untuk NO,” ungkap Hakim Delta Tamtama saat itu.Dalam gugatan kedua tersebut, Herry Chandra dan saudaranya menggunakan 10 pengacara dari Kantor Hukum HKR Law Firm Jakarta. Terdiri dari Pieter Sahanya SH, Dian Agusdiana SH, Mohammad Erlangga SH MH, dan Achmad Chaidir SH LLM. Kemudian Eka Wahyuni SH, Riza Sukri Arief SH, AP Briancesar Rota SH, Ronaldo Iskandar Putra SH LLM, Aji Sasongko SH, dan Kausar SH MM.”Kuasa hukum kami tidak datang. Karena saat saya konfirmasi belum menerima surat panggilan sidang yang melalui PN Jakarta Pusat. Untuk sidang mendatang, sepanjang surat resmi sudah kami terima, ya tentunya kami akan hadir,” tegas Herry Chandra. (dem)