JOGJA – Pangdam TNI IV/Diponegoro Mayjen TNI Sunindoyo mengajak agar seluruh masyarakat DIJ dan Jateng meningkatkan kewaspadaan munculnya gerakan Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). Namun demikian, ia mengaku ada kekurangan keaktifan intelijen dalam deteksi dini di Jawa Tengah.Ppengerahan kelompok ISIS diduga telah menyisir ke Solo, Jawa Tengah. Hal itu terlihat setelah beberapa hari lalu sejumlah muslim di Solo dikabarkan dibaiat (dilantik) untuk mendukung ISIS. ISIS sendiri menjadi sorotan dunia karena menggunakan cara kekerasan untuk memperluas pengaruhnya.
“Ada indikasi beberapa wilayah di Jawa Tengah terjadi perekrutan pendukung ISIS. Kita maksimalkan peran Babinsa dan Inteljen TNI,” kata Sunindoyo usai pengarahan kepada personel Kodim 0734/Jogja, kemarin (6/8).Jenderal bintang dua itu menambahkan,setiap Babinsa akan mendata semua kegiatan di masyarakat. Termasuk peran intelijen TNI untuk mendeteksi secara dini segala kemungkinan yang terjadi. Namun demikian, peran inteljen sendiri diakui masih kurang. Sehingga ia menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk meningkatkan kembali pergerakannya dalam upaya deteksi dini.Hal senada disampaikan Komandan Korem (Danrem) 072/Pamungkas Jogjakarta Brigjen TNI MS Fadhillah. Ia memastikan untuk wilayah DIJ belum ada indikasi yang mengarah ke hal itu. Meski begitu, Korem Pamungkas dan jajaran tetap waspada.
“Prajurit harus menjadi pelopor untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.Dengan kondisi ini, Danrem meminta kepada masyarakat agar lebih selektif dalam mengikuti kegiatan keagamaan. Masyarakat harus bisa menghindari kegiatan keagamaan provokatif yang justru dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.Terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam) Djoko Suyanto meminta agar Pemerintah Daerah (Pemda) serius mengawasi kemungkinan munculnya gerakan ISIS. “Pemerintah serius. Kalau tidak serius, nggak mungkin kami mengeluarkan pernyataan pelarangan paham itu beberapa waktu lalu. Nanti, kalau tidak ada pernyataan itu, dikira pemerintah pusat membiarkannya,” kata Djoko usai menghadiri acara ziarah di Ngoto, Bantul, dalam rangka Hari Bakti TNI AU.
Ia berpendapat peran pemerintah di daerah tak kalah penting dalam upaya meningkatkan kewaspadaan. Namun demikian, perlu adanya komunikasi yang baik dengan masyarakat. Sebab kedua unsur itu membutuhkan kesadaran agar terbentuk pemahaman yang sama. Sehingga bukan menjadi tugas pemerintah pusat saja. “Harus bergerak seiringan dan kami benar-benar tak ingin paham itu meluas di Indonesia,” tegasnya.Mengenai adanya tindakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengikuti ISIS, Djoko menegaskan jika pemerintah tak bisa gegabah. Menurutnya, pemerintah tetap mengutamakan tindakan pencegahan dengan cara lunak. Seperti mengajak kembali orang tersebut meninggalkan paham tersebut, sekaligus menggandeng tokoh-tokoh agama untuk memberi penyadaran. (fid/ila)