WONOSARI – Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi mengakui, perhatian pemerintah kabupaten (pemkab) bagi penyandang disabilitas belum maksimal. Pemerintah akan terus melakukan perbaikan-perbaikan.”Tidak hanya dalam bidang anggaran. Pemerintah juga akan terus melakukan perbaikan terhadap fasilitas umum yang belum ramah terhadap kaum disabilitas,” kata Immawan. Direktur Perhimpunan Organisasi Harapan Nusantara (OHANA) Risnawati Utami mengatakan, aliran dana dari lembaga asing untuk kegiatan sosial sangat besar. Jika dimanfaatkan dengan baik bisa digunakan membiayai penyandang disabilitas.”Pemkab harus bisa menarik dana dari Unesco agar (penyandang disabilitas) bisa dibiayai. Karena dananya besar sekali. Ini pentingnya international collaboration, bisa menarik dana asing,” kata Risnawati Utami saat mengisi seminar dengan penyandang disabilitas di Bangsal Sewokoprojo, Wonosari (6/8).
Namun, kata Risnawati, dana itu harus dikelola dengan baik. Daerah harus bisa menyiapkan konsep untuk penggunaan dana-dana tersebut. Hal ini menjadi tantangan pemerintah untuk bisa menggaet lembaga asing dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk masuk ke Gunungkidul.Di bagian lain, salah seorang anggota organisasi sosial penyandang cacat Gunungkidul Untung Subagyo menyindir pemerintah terkait bantuan bagi kaum disabilitas. Selama ini bantuan justru bagi orang yang usianya sudah tidak produktif.Sementara, penyandang cacat dengan usia produktif kurang mendapatkan perhatian. Hasilnya, banyak penyandang cacat hidup di bawah garis kemiskinan karena tidak memiliki pekerjaan. “Padahal mereka memiliki kewajiban menghidupi anak dan istri,” kata Untung.
Jumlah penyandang cacat di Gunungkidul sekitar 12 ribu orang. Sekitar 4.000 orang berusia produktif. Keberadaan penyandang cacat usia produktif tersebut membutuhkan pemberdayaan dari pemerintah supaya bisa mandiri. “Pemberdayaan jangan hanya dilakukan untuk mereka yang normal saja,” ucapnya.Menurut dia, kaum disabilitas juga perlu diberdayakan dengan diberikan pelatihan sehingga memiliki keahlian untuk berwiraswasta. Pelatihan seperti kursus menjahit, bengkel kendaraan, dan elektronika sangat dibutuhkan sehingga mereka bisa membuka usaha sendiri.”Kejelekan Dinas Sosial itu, melakukan pelatihan namun orang yang diberi pelatihan orangnya hanya itu-itu saja. Tahun ini diberi pelatihan, tahun berikutnya, yang diberi pelatihan orangnya sama. Tidak dialihkan ke penyandang cacat lainnya. Pelatihan elektronika, namun dibantu kompresor,” kata pria berprofesi sebagi pelatih olahraga ini. (gun)