SLEMAN – Teka-teki siapa bakal calon ketua DPRD Sleman yang diusung PDIP mulai terkuak. Sebagai partai pemenang pemilu 2014, PDIP berhak mengajukan nama untuk menduduki calon pimpinan dewan. Dalam geladi kotor pelantikan anggota DPRD periode 2014-2019 kemarin (7/8), Sri Muslimatun didaulat sebagai ketua sementara. Bidan sekaligus pengelola RS Sakina Idaman itupun menjalani prosesi pelantikan sebagai pimpinan sidang. Mungkinkah hal itu mengindikasikan kemungkinan partai berlambang banteng moncong putih bakal mengusung kader perempuan sebagai pimpinan dewan?
Di tubuh PDIP, sosok perempuan menjadi ketua dewan bukanlah hal baru. Di Bantul, Tustiyani terbilang sukses memimpin DPRD selama lima tahun, periode 2009-2014. Kendati begitu, Sri Muslimatun mengaku tidak tahu keberlanjutan “status” yang disandangnya di DPRD saat ini. Bagi dia, menjadi ketua dewan sementara sebatas menjalankan instruksi partai. “Ini sekadar menjalankan amanah, tentu harus sungguh-sungguh. Jabatan, kan, tidak boleh diminta,” katanya merendah. Sri ditunjuk sebagai ketua dewan sementara melalui rapat internal DPC PDIP Sleman dengan pertimbangan sebagai sosok yang paling dituakan.
Ketua DPC PDIP Sleman Rendradi Suprihandoko membenarkan ikhwal penunjukkan Sri Muslimatun sebagai pimpinan sementara. Faktor usia memang menjadi salah satu pertimbanganya. Bukan semata-mata karena dua caleg incumbent PDIP, yakni RB Ramelan dan Haris Sugiharta tidak menghadiri geladi kotor karena sedang kunjungan kerja ke luar kota. Mengenai pimpinan sementara, menurut Rendradi, tidak ada aturan internal yang bisa digunakan sebagai acuan. Yang ada justru UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), di mana untuk ketua sementara dipilih caleg tertua, sedangkan wakilnya yang paling muda. Itu pun, kepastiannya menunggu putusan Mahkamah Konstitusi hari ini, tentang gugatan DPP PDIP atas revisi UU MD3 oleh DPR RI, khususnya pasal yang mengatur mekanisme penetapan pimpinan dewan. “Semua caleg sebenarnya punya hak yang sama menjadi ketua sementara. Dari 12 caleg, Bu Sri memang yang paling tua dan kami anggap mampu,” ujarnya. Aturan internal PDIP mengatur tentang pencalonan kader sebagai ketua DPRD. Namun, Rendradi masih merahasiakan kader yang diajukan menjadi ketua dewan. Menurut dia, hal itu bakal diputuskan oleh DPP PDIP di Jakarta. “Belum sekarang saatnya diumumkan,” kelitnya.(yog/din)
18 Incumbent Tidak Hadir
Proses geladi kotor pelantikan anggota dewan baru cukup penting guna efisiensi dan efektivitas pelaksanaannya pada hari H pada 12 Agustus. Setidaknya, Kasubag Protokol Setda Pemkab Sleman Agaerul beberapa kali mengingatkan peserta gladi agar mengingat posisi berdiri masing-masing untuk dilantik oleh gubernur. “Ini agar satu persepsi. Setidaknya supaya bapak ibu paham minimal 75 persen posisi saat pelantikan,” katanya. Namun, tidak satupun incumbent yang hadir. Mereka tengah menjalani kunjungan kerja di Jakarta. Itu menjadi agenda ngelencer terakhir bagi dewan periode 2009-2014. Barisan dewan yang seharusnya diisi incumbent tentu saja lowong.Sekretaris DPRD Sutadi Gunarto mengatakan, calon incumbent masih punya satu kesempatan mengikuti latihan prosesi pelantikan saat geladi bersih pada Senin (11/8). Gunarto menegaskan, geladi kotor dan bersih merupakan kegiatan yang harus dilakukan anggota dewan terpilih demi kelancaran prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah. “Sesuai undangan seharusnya semua peserta bisa hadir,” katanya.(yog/din/rv)