WONOSARI – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunungkidul Agus Priyanta siap memberikan kompensasi jika mendapat keluhan nelayan berkaitan pembatasan solar bersubsidi. “Biasanya, jika kebijakan berdampak pada peningkatan biaya operasional, pasti nelayan keberatan,” kata Agus (10/8). Dia menjelaskan, pembatasan solar bersubsidi di wilayahnya belum berdampak kepada pencari rezeki laut tersebut. Selain karena pembatasan hanya dilakukan di satu SPBU, sekarang nelayan banyak yang libur melaut. “Karena cuaca buruk,” kata Agus.
Nelayan pantai selatan biasa mengambil solar bersubsidi di SPBU wilayah Jalan Baron, bukan di SPBU lain. Jika dalam perkembangannya pembatasan solar bersubsidi melebar ke SPBU di Jalan Baron pihaknya siap memberikan solusi.”Kami akan mecoba mencari rekomendasi dan dispensasi bagi nelayan. Jika Ada keluhan, kami akan menyurati pihak agar ada dispensasi kepada nelayan,” tegasnya.Sebelumnya, Kabid ESDM Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Pemkab Gunungkidul Pramuji mengatakan pembatasan solar bersubsidi sudah terjadi di wilayahnya. Namun, pembatasan solar bersubsidi tidak terjadi di semua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).”Dalam hasil rapat yang dilaksanakan beberapa waktu lalu, hanya ada satu SPBU yang dibatasi penjualan solar bersubsidi yakni di SPBU Kranon Wonosari. Lainnya normal (belum dilakukan pembatasan solar bersubsidi),” kata Pramuji.
Pembatasan solar bersubsidi di SPBU Kranon ditentukan Pertamina dan Hiswana Migas. Pemilihan lokasi pembatasan solar di lokasi tersebut merupakan kebijakan di luar kewenangan pemkab. “Mungkin faktor manajemen yang menjadi pertimbangan kenapa Kranon solarnya dibatasi,” ujarnya.Mengenai sosialisasi pembatasan solar bersubsidi kepada masyarakat, Pramuji mengaku belum melakukannya. Sosialisasi baru akan dilakukan setelah pihaknya melakukan rapat koordinas dengan Pertamina dan Hiswana Migas. (gun/iwa)