SLEMAN – Di akhir masa jabatan sebagai anggota dewan, Wakil Ketua DPRD Sleman Rohman Agus Sukamta tidak mau melewatkan kesempatan untuk melontarkan kritik. Kritik itu kepada pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif, maupun terhadap sesama koleganya di legislatif.Usai memimpin sidang paripurna penetapan perubahan APBD 2014 kemarin (11/8), Agus justru merasa alokasi belanja sebesar Rp 431 miliar belum teralokasikan sesuai harapan dewan. “Masih belum pro rakyat,” ujarnya.Usulan yang tidak direspons oleh tim anggaran eksekutif di antaranya bedah rumah tidak layak huni. Dewan menengarai masih ada lebih dari 10 ribu rumah warga miskin yang tidak layak huni. Namun, setiap tahun pemerintah hanya mengalokasikan anggaran rehab untuk 200 unit. Itu dialokasikan melalui APBD murni.
Jumlah itu dinilai jauh dari harapan mengingat kemampuan anggaran sangat memungkinkan untuk itu. Tim anggaran eksekutif malah mengalokasikan dana Rp 25 miliar untuk biaya tidak terduga. “Itu, kan, sama saja duit nganggur,” katanya. Biaya tidak terduga salah satunya digunakan untuk keperluan rehabilitasi atas dampak bencana alam. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, biaya tidak terduga terserap tidak lebih dari Rp 6 miliar. Penganggaran biaya Rp 25 miliar, menurut Agus, menunjukkan perencanaan anggaran yang tak matang.Selain faktor perencanaan, penganggaran terbelenggu Permendagri 32 Tahun 2011 yang mengatur tentang hibah dan bantuan sosial. Regulasi mengatur penerima bantuan harus tercatat secara rijit nama dan alamat masing-masing sejak setahun sebelum pengajuan anggaran. Permendagri juga tidak memungkinkan pemerintah bias melakukan perbaikan infrastruktur secara taktis lantaran semua proyek diatas Rp 200 juta harus melalui proses lelang. Akibatnya, banyak proyek publik yang tertunda pengerjaannya.
Salah satu nomenklatur yang cukup “menghibur” Agus adalah disepakatinya penyambungan jaringan listrik bagi dua ribu warga miskin, yang menelan anggaran hingga Rp 3,6 miliar. Kendati begitu Agus tetap belum puas. Itu lantaran total rumah warga yang belum teraliri listrik lebih dari empat ribu unit. Di sisi lain, eksekutif justru menyetujui pengadaan dua unit mobil Elf dan pengadaan mebeler ruang fraksi untuk kantor Sekretariat DPRD senilai Rp 1,9 miliar.
Bagi koleganya di dewan, Agus berharap ada perubahan mindset tentang budaya ngelencer yang selalu dikemas secara bedhol desa. Agus mengingatkan, tidak semua penyusunan rancangan peraturan daerah harus melalui panitia khusus (pansus). Dan tidak setiap pansus atau komisi harus melakukan kunjungan kerja ke luar daerah dalam membuat suatu produk hukum. “Apalagi jika perginya bersama-sama (bedhol desa). Itu yang membuat produk dan kinerja dewan tidak efektif,”ucapnya.
Sindiran juga dilontarkan Ketua Komisi A Rendradi Suprihandoko. Banyak program legislasi daerah (prolegda) yang seharusnya menjadi tanggung jawab dewan periode 2009-2014 tidak tuntas. Tunggakan prolegda yang belum rampung ada 17 raperda. Ironisnya, dari jumlah itu ada enam produk inisiatif dewan sendiri yang mangkrak tanpa penyelesaian. Yakni raperda tentang kawasan tanpa rokok, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, ketertiban umum, pendidikan keagamaan, rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan pemukiman, serta pengelolaan jasa dan usaha warung internet. “Ini, kan, yang bikin malu,” ujar politikus PDIP itu.(yog/din)