WONOSARI – Sejak dilantik kemarin, anggota DPRD Gunungkidul Periode 2014-2019 harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Sebab, selama ini tidak sedikit anggota legislatif yang tidak mampu mewakili aspirasi rakyat yang telah memilih mereka.”Contoh, perda inisiatif sering terlambat, kunker (kunjungan kerja) tidak jelas manfaatnya. Ada lagi, anggota dewan terlibat kasus korupsi dan pelanggaran lain,” kata Koordinator Jaringan Pemantau Legislatif Gunungkidul Rino Caroko (11/8).
Dijelaskan, sekarang masyarakat berperan melakukan kontrol terhadap wakil rakyat. Dia mengajak semua pihak terlibat dalam proses kontrol terhadap kerja anggota dewan. Jika kinerja legislator tersebut buruk, maka masyarakat harus menegur dan mengingatkannya.Kontrol sangat diperlukan demi terwujudnya kinerja profesional. Keberpihakan terhadap rakyat menjadi salah satu tolok ukurnya. Apalagi pembuat perundangan tersebut rawan menjadi pelaku korupsi yang membusukkan negara ini.Jaringan Pemantau Legislatif Gunungkidul mengajak masyarakat bergabung mengontrol anggota dewan. Kepedulian semua pihak mengontrol anggota dewan merupakan upaya untuk memajukan Gunungkidul.”Konkretnya, tugas kami nanti selain melakukan kontrol, juga melakukan advokasi ketika anggota dewan terlibat pelangggaran,” tegasnya.
Dari 45 anggota dewan yang dilantik, 23 orang merupakan wajah baru. Anggota dewan periode 2014-2019 diisi wakil dari PDIP sebanyak 11 orang, PAN tujuh orang, Golkar dan Gerindra masing-masing enam orang, PKS lima orang, Demokrat empat orang, PKB tiga orang, Nasdem dua orang dan Hanura seorang.Usai pelantikan, legislator tersebut berfoto bersama di ruang paripurna. Selain itu, ada juga yang meluapkan kebahagiaan dengan berjalan kaki sejauh empat kilometer dari menuju rumahnya.”Saya waktu itu nazar kalau dapat 9.000 suara akan pulang jalan kaki usai dilantik. Ternyata perolehan suara saya 10.000. Makanya saya jalan kaki pulang ke rumah,” kata Suharno yang kini menjabat sebagai ketua dewan sementara itu. (gun/iwa)