SLEMAN – Wacana kader perempuan menjadi pimpinan DPRD Sleman agaknya tidak bakal terealisasi. Kader PDIP Sri Muslimatun tetap hanya didaulat sebagai ketua sementara. Masa jabatannya akan berakhir hingga ditetapkannya pimpinan dewan difinitif.Kepastian itu menyusul pernyataan Ketua DPC PDIP Sleman Rendradi Suprihandoko kemarin (12/8). Sebagai pemenang pemilu yang mendudukkan 12 kadernya di gedung DPRD, partai berlambang banteng moncong putih itu berhak atas kursi ketua dewan. Itu berdasarkan Peraturan Pemerintah No 16/ 2010 mengenai Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD.
Nah, dalam hal itu, DPC telah merekomendasikan dua calon incumbentnya untuk menduduki kursi ketua DPRD. Mereka adalah RB Ramelan dan Haris Sugiharta. Pengajuan dua nama itu mengacu pada SK 063/DPPPDIP/2014 tentang Pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten di PDIP. Calon ketua dewan diprioritaskan yang saat ini menjabat sebagai pengurus harian di DPC. Diutamakan ketua DPC. Jika bukan, digantikan oleh sekretaris cabang.
Dan jika tidak ada kader yang menduduki jabatan tersebut, barulah dicari pengurus tingkat PAC. Dalam hal itu, untuk syarat ketua dan sekretaris tidak memungkinkan lantaran keduanya (Rendradi dan Koeswanto), terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi DIJ. “Sesuai hasil musyawarah DPC, dua nama itu yang diusulkan. Dua hari lalu kami sudah sampaikan ke DPP,” katanya.Rapat internal DPC juga menetapkan, kandidat yang tidak ditunjuk sebagai ketua dewan, didaulat menjabat ketua fraksi.Konstalasi cukup menghangat justru untuk posisi kursi wakil ketua DPRD yang bakal diisi oleh Partai Gerindra, PAN, dan PKS. Yang menarik adalah di tubuh PAN dan PKS.
DPD PAN Sleman mengusulkan tiga nama untuk menduduki kursi calon wakil ketua dewan. Satu di antaranya adalah incumbent, yakni Nur Hidayat. Dua lainnya pendatang baru, Nuril Hanifa dan Aris Suranto. Nama-nama itu telah diajukan ke pusat untuk memperoleh penetapan dari DPP PAN.
Wakil Ketua Bapilu DPW PAN DIJ Rohman Agus Sukamta mengatakan, usulan DPD tidak sesuai garis yang ditetapkan dalam pedoman operasional (PO) partai yang berlaku nasional. Merujuk pada PO, seharusnya calon incumbent lebih berhak diusulkan sebagai calon wakil ketua. Terlebih kader yang menjabat sebagai pengurus harian di structural.
Selain Nur Hidayat, dua nama lain yang masuk kriteria adalah Arif Kurniawan dan Ida Suryanti. Arif yang memperoleh suara terbanyak (9.088) dalam bursa pemilu legislatif 2014 justru tak masuk daftar usulan DPD. Meski tidak diusulkan, nama Arif tetap masuk bursa di tubuh PAN berdasarkan catatan DPW. “Usulan dari DPD tetap jalan. Tapi partai punya PO. DPW dan DPP berfungsi sebagai filter,” katanya.Agus menegaskan, ketentuan dalam PO harus ditegakkan. Karena itu, jika DPD tidak melakukan perubahan usulan sesuai PO, DPW-lah yang akan membuatnya. Jika dihitung berdasarkan skoring, enam kader yang duduk di dewan berhak diajukan sebagai calon wakil ketua DPRD. “Tapi kami tetap hargai dinamika di DPD,” ucap Agus.
i PKS, hingga kemarin, belum ada kepastian tentang wacana pengisian jatah kursi wakil ketua. “Belum ada kabar,” ungkap Bendahara DPW PKS DIJ Huda Tri Yudiana. Huda mengisyaratkan, calon pimpinan akan disaring berdasarkan pengalaman, jabatan di struktural partai, dan kapabilitas kader. Ada tiga nama yang punya potensi itu. Untuk pengalaman, dua incumbent, Hendrawan Astono dan Sofyan Setyo Darmawan jelas tak diragukan. Lima tahun keduanya telah mengenyam suasana lembaga legislatif. Dari sisi jabatan, M Darul Falah lebih berpeluang. Dengan pertimbangan, politikus asal Depok itu saat ini menjabat sebagai wakil ketua DPW PKS DIJ. “Harapan saya, yang penting pimpinan definitif cepat terbentuk agar dewan segera bekerja. Banyak ‘PR’ menyangkut kepentingan masyarakat yang belum terakomodir,” bebernya.
Sementara untuk calon dari Gerindra hampir pasti tidak ada persoalan. Ketua DPC Gerindra Sleman R Sukaptono mengaku dirinya sendiri yang ditunjuk oleh partai untuk mengisi posisi tersebut. Artinya, Sukaptono yang saat ini menjabat wakil ketua sementara bakal tetap berada pada posisinya saat penetapan pimpinan definitif. “Ya, saya sendiri. Tak ada aturan partai yang rijit mengatur tentang itu (syarat menjadi pimpinan dewan,” jelasnya. (yog/din)