SLEMAN – KPU Kabupaten Sleman membuka 228 kotak suara yang tersebar di seluruh kecamatan se-Sleman. Yang dibuka bukan kotak yang berisi surat suara. Tetapi kotak yang isinya data administrasi pemilih. Sesuai materi gugatan yang diajukan pihak calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Mahkamah Konstitusi, ada 228 TPS yang diduga bermasalah. Ada selisih jumlah pemilih antara yang tertulis di daftar hadir dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) serta Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Terbanyak di wilayah Depok, yakni 60 TPS.
Hanya saja, dokumen model A4 yang diambil untuk keperluan pembuktian dalam sidang sengketa pemilu. Pembukaan kotak suara berdasarkan Surat KPU Nomor 468/KPU/VIII/2014 tentang Penyampaian Data DPT, DPTb, DPK, dan DPKTb. “Untuk menjawab gugatan, ya, harus membuka kotak. Meskipun hasil rekap berjenjang di DIJ sudah klir. Tidak satu pun saksi dari dua pasangan capres yang keberatan,” papar Ketua KPU Sleman Ahmad Shidqi kemarin (13/8).
Shidqi menganggap wajar jika DPTb maupun DPKTb dipersoalkan oleh penggugat. Alasannya, di DIJ, khususnya Sleman terdapat banyak mahasiswa yang masuk DPKTb. Sebagian besar mahasiswa berdomisili (kos, Red) di wilayah Depok. Mereka bisa menggunakan hak pilih dengan mengurus form A5 di KPU setempat. Dan bisa memilih di TPS di tempat domisili masing-masing dengan menunjukkan kartu identitas diri. Bahkan cukup dengan surat keterangan tinggal sementara (kipem) juga bisa mencoblos.
Dari total sekitar 300 ribu mahasiswa se-DIJ, 19 ribu di antaranya masuk DPKTb di KPU Sleman. Mereka diberi kesempatan mencoblos setelah pukul 12.00. “Mungkin karena banyak lantas dipersoalkan. Prinsip mekanisme ini sama dengan saat pileg. Saat itu tidak ada masalah,” lanjutnya.Shidqi siap mengirimkan komisioner sebagai saksi dalam persidangan di Mahkamah Konstritusi jika memang dibutuhkan oleh KPU pusat selaku tergugat.Pembukaan kotak dilakukan di gudang penyimpanan alat kelengkapan pemilu yang berjarak sekitar 100 meter dari kantor KPU Sleman. Kegiatan itu disaksikan Panwaslu dan saksi dari dua pasangan capres cawapres.
Ketua Panwaslu Sleman Sutoto Jatmiko juga menganggap rekapitulasi di wilayah DIJ tidak ada persoalan. Baik tentang perhitungan suara maupun masalah administrasi pemilih. Sutoto menduga, persoalan muncul lantaran faktor teknis saat pencoblosan di TPS. Dia mencontohkan, ada satu TPS yang terdapat selisih 49 orang antara daftar hadir dengan data di DPKTb. Daftar hadir lebih banyak dari DPKTb. Pantauan panwaslu, ke-49 orang itu terlalu cepat hadir di TPS sebelum waktu yang diberikan. Mereka telanjur mengisi daftar hadir tapi meninggalkan TPS lantaran jenuh menunggu, dan tidak kembali lagi ke TPS sampai pencoblosan usai. “Tapi persoalan itu telah disepakati saat rekapitulasi di KPU Provinsi DIJ. Mereka dianggap tidak hadir. Jadi semua klir,” jelasnya. Pembukaan kotak suara, komisioner dibantu 16 tenaga harian. Saksi pasangan presiden nomor urut 1 Sugiyatno dan saksi pasangan presiden nomor urut 2 Yogi Jaya Pratama tidak menyoal hasil pembukaan kotak suara.(yog/din)