JOGJA – Dorongan sejumlah kalangan menjadikan Fuad Muhammad Syafrudin alias Udin menjadi pahlawan nasional, mendapatkan respons positif. Apresiasi itu pula yang ditunjukkan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia itu menyatakan siap mendorong dan merealisasikan usulan tersebut.”Kami akan proses sesuai prosedur pengajuan calon pahlawan nasional, sebagaimana diatur oleh undang-undang,” ungkap Ketua PWI DIJ Sihono Harto Taruno di sela peringatan 18 Tahun Terbunuhnya Wartawan Udin “Melawan Lupa” di Gedung PWI DIJ Jalan Gambiran Jogja, kemarin (13/8).Sihono menegaskan, sebagai langkah awal, PWI DIJ bakal melayangkan surat kepada Presiden RI agar memperhatikan usulan tersebut. Bahkan harapannya, pemerintah baik pusat maupun daerah mendukung perjuangan menjadikan Udin sebagai pahlawan nasional.”Siapa pun presiden terpilih nantinya berkewajiban mewujudkan harapan ini,” papar Sihono didampingi sekretaris Primaswolo Sudjono, dan wakil ketua bidang pembelaaan wartawan Hudono.Di samping mendorong Udin sebagai pahlawan nasional, PWI DIJ juga mengeluarkan pernyataan sikap terkait perkembangan penanganan perkara Udin. Selama 18 tahun kasus tersebut berjalan, polisi dinilai gagal mengungkap kasus Udin. “Ada indikasi kuat polisi membiarkan kasus Udin mengambang alias tidak jelas, sehingga kasus ini masuk kategori dark number,” tutur Sihono.
Ia juga mengkritisi setiap pergantian Kapolda DIJ tak ada perkembangan signifikan. Pernyataan yang dilontarkan tak lebih hanya formalitas alias lips service.”Tak ada upaya sungguh-sungguh mencari tersangka baru setelah Dwi Sumaji alias Iwik dibebaskan PN Bantul. Padahal Kapolri Jenderal Pol Sutarman mengakui Iwik hanyalah korban rekayasa dan ada kesalahan penanganan perkara sejak awal,” sesalnya.Hudono menambahkan, waktu 18 tahun merupakan rentang waktu yang panjang dan lebih dari cukup mengungkap suatu kasus kejahatan. Namun, semua itu tak dimanfaatkan oleh polisi.Upaya serius PWI mendorong Polda DIJ menuntaskan kasus Udin, di antaranya melalui gugatan praperadilan, tak mendapatkan respons positif dari kepolisian. Bahkan usai gugatan, meski putusannya tidak diterima PN Sleman, polisi tetap tidak membuktikan keseriusannya. “Tak ada yang lebih tepat selain pernyataan polisi telah gagal mengungkap kasus Udin. Otoritas mengungkap kasus tersebut ada di tangan polisi,” kritik Hudono.Masyarakat pers dan publik, lanjut dia, pada umumnya telah mencatat ketidakberdayaan polisi tersebut. Dengan demikian, institusi kepolisian harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menyikapi ketidakmampuan polisi itu, wartawan Harian Suara Merdeka Agung Priyo Wicaksono meminta polisi agar dengan sukarela menghentikan penyidikan perkara Udin. “Keluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Tutup kasus Udin. Tutup perkara itu demi hukum,” desak Agung.Menurut Agung, sarana hukum untuk menempuh langkah itu terbuka dilakukan oleh polisi. “Penghentian itu juga sah secara hukum. Kalau nggak mampu dan sulit diungkap, kenapa tidak,” pintanya.Kapolda DIJ Brigjen Oerip Soebagyo didampingi Direktur Reskrim Umum Polda DIJ Kombes Pol Karyoto saat silaturahmi dengan pengurus PWI DIJ beberapa waktu lalu secara tegas menolak permintaan agar polisi menghentikan pengusutan kasus Udin. “Tak ada pemikiran kami menghentikan,” tegas Oerip.Masih terkait dengan kasus Udin, Jogja Police Watch (JPW) telah menerima tembusan surat pengiriman berkas perkara peninjauan kembali (PK) praperadilan nomor 01/PidPra/2014/PN Slmn atas kasus Udin. Tembusan tersebut berasal dari dari PN Sleman.
Dalam surat itu diinformasikan berkas PK yang diajukan tim penasihat hukum JPW Ramdlon Naning SH MM dan kawan-kawan telah dikirimkan ke Mahkamah Agung.”Tembusan itu telah kami terima kemarin (13/8) bertepatan dengan 18 tahun peringatan terbunuhnya Udin,” ungkap Ketua JPW Asril Sutan Marajo.PK tersebut diajukan JPW dan terdaftar di PN Sleman pada 25 Juni 2014. Dalam berkas PK itu ada 13 lampiran yang diajukan. Salah satunya salinan resmi putusan PN Sleman pada 27 Januari 2014.Dalam gugatan praperadilan, JPW merupakan pihak kedua yang mengajukan gugatan setelah PWI Cabang Jogja. Putusan di tingkat pertama dan banding, gugatan PWI tidak dapat diterima sehingga mengajukan kasasi. Kuasa hukum PWI sama dengan penasihat hukum JPW yakni Ramdlon Naning SH MM.Berbeda dengan putusan atas gugatan PWI yang dinyatakan tak dapat diterima, PN Sleman menyatakan gugatan JPW disebut nebis in idem alias dianggap sama dengan gugatan PWI. (mar/kus/din/laz)