WONOSARI – Belum lama ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Gunungkidul membagikan buku saku tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada masyarakat. Hanya sayang membingungkan, karena terjadi salah cetak pada isi tulisan.
Diantara kesalahan itu ada pada halaman 84. Sedianya akan menjelaskan terkait pentingnya akta kelahiran. Di situ tertulis ‘buku sah’ yang benar ‘bukti sah’. Kelihatannya memang sepele namun dua kata tersebut membingungkan jika berlanjut ke kalimat berikut. Kemudian di halaman 58 F.1.1 huruf I, tertulis ‘semua persyaratan diligalisir oleh disdukcapil’. Padahal yang benar adalah diligalisir oleh instansi terkait.
Ada lagi kekeliruan pada halaman 93. Disitu dijelaskan mengenai UU pengangkatan anak (adopsi). Tertulis UU RI nomor 23 tahun 2003 padahal yang benar 2006. UU ini sebenarnya telah dirubah menjadi UU RI nomor 24 tahun 2013 namun tetap tidak diperbaiki.
Selain salah tulis, dalam penjelasan berbentuk buku saku bahasanya sulit dipahamai. Kepala Disdukcapil Gunungkidul, Eko Subiantoro tidak menampik permasalahan tersebut. Dia menjelaskan, kesalahan terjadi pada saat pencetakan, namun draftnya sudah betul. Diakui, buku saku sudah dibagikan ke tingkat RT,RW, dukuh dan desa. Meski diklaim drafnya benar, namun pihaknya merasa perlu untuk melakukan ralat. “Kami berencana melakukan pencetakan ulang,” ujarnya.
Tentu akibat kekeliruan ini biaya pencetakan akan keluar lagi. Biayanya diperkirakan bisa menembus ratusan juta rupiah tergantung jumlah ekseplar dan full color atau tidak. Sementara itu salah seorang warga Patuk, Yulianto mengaku mendapat buku saku kependudukan belum lama ini. Semula dia tidak memperhatikan, namun pada saat membaca tulisannya sulit dipahami. “Tidak menggunakan bahasa intelek tapi saya kok masih bingung ya. Apa saya yang bodoh,” kata Yulianto.
Dibagian lain koordinator LSM perempuan penggerak ekonomi rakyat (Pukat) Gunungkidul, Rino Caroko menyesalkan kekeliruan dalam edaran buku saku disdukcapil. Pihaknya mendesak pihak terkait segera melakukan perbaikan supaya tidak membingungkan. Tidak hanya itu, akibat kesalahan otomatis menyedot anggaran daerah. “Kesalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Ke depan lebih teliti lagi,” pintanya. (gun)