CANGKRINGAN – Kepala Desa Kepuharjo, Cangkringan Heri Suprapto mendapat peringatan dari Dinas Sumber Daya Alam Air, Energi, dan Mineral (SDAEM). Peringatan itu dilandasi masih adanya kegiatan eksploitasi material vulkanik di hulu Kali Gendol, kawasan Padukuhan Kaliadem, yang berjarak sekitar 5 kilometer dari puncak Gunung Merapi.Padahal, jarak tersebut masuk zona larangan menambang bahan galian karena dianggap membahayakan jiwa. Kaliadem termasuk kawasan rawan bencana (KRB) yang ditetapkan pemerintah, yakni radius sepanjang 7 kilometer.
Heri menganggap surat peringatan itu sebagai hal wajar. Pemdes Kepuharjo menindaklanjuti hal itu dengan membuat surat peringatan bagi warga Kaliadem. Bahkan, Heri juga menyurati penambang lain di padukuhan yang masuk KRB. “Sebelum ada surat dari pemkab, kami sudah sering mengingatkan warga. Itu di luar kendali kami,” ungkap Heri kemarin (14/8). Warga mengelola sendiri kawasan penambangan dengan menyewa alat berat ekskavator dan back hoe dari luar Cangkringan. Penambangan bukan lagi berdasarkan surat perintah kerja (SPK) dari kepala desa setempat. Itu lantaran sejak Desember 2013 pemerintah telah menghentikan aktivitas normalisasi sungai dan melarang segala bentuk eksploitasi. Faktanya, penambangan masih terjadi di hampir sepanjang Kali Gendol yang tersebar di tiga desa. Selain Kepuharjo, juga di Glagaharjo dan Wukirsari. “Ini masalahnya hanya saling iri antara warga di tepi Kali Gendol,” beber Heri. Saat ini sedikitnya ada delapan titik lokasi aliran Kali Gendol di Kepuharjo yang ditambang oleh warga. Di antaranya, Manggong, Kepuh, Batur, Jambu, Kopeng, Pagerjurang, dan Kaliadem. “Jika di Kaliadem dilarang, kenapa di lokasi lain yang masuk KRB dibiarkan. Itu yang menimbulkan keirian warga,” ungkap Heri.
Ya, surat nomor 545/751 tentang peringatan I yang dilayangkan Dinas Sumber Daya Alam Air, Energi, dan Mineral (SDAEM) Sleman memang menyebutkan, hasil monitoring tim pengawas pada 5 Agustus mendapati adanya aktivitas penambangan di kawasan terlarang. Kawasan itu merujuk pada Kaliadem. Surat tertanggal 11 Agustus 2014 yang diteken Kepala SDAEM Sapto Winarno juga menginstruksikan kepala desa agar menghentikan eksploitasi dan mengeluarkan alat berat dari lokasi penambangan. “Itu urusannya langsung dengan warga setempat. Beda dengan dulu saat kepala desa berwenang mengeluarkan SPK,” kata Heri.
Kabid ESDM Fauzan Darmadi mengklaim tidak hanya Kepuharjo yang mendapat peringatan larangan eksploitasi. Hanya saja, hingga kemarin, baru surat untuk Pemdes Kepuharjo yang dilayangkan. Fauzan mengatakan, normalisasi aliran Kaloi Gendol memang dihentikan sejak Desember tahun lalu. Namun, dari hasil evaluasi antara Pemkab Sleman dan BBWSO (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak), masih ada beberapa lokasi yang memungkinkan untuk dinormalisasi. Yakni aliran antara Padukuhan Manggong hingga Jambu. Warga sudah diminta membuat usulan normalisasi ke Dinas SDAEM untuk diteruskan ke BBWSO. Tapi hingga kemarin belum ada jawaban dari lembaga pengampu kebijakan sungai itu. “Terus terang kami susah mengendalikan aktivitas penambangan karena belum ada kepastian hukum,” katanya.(yog/din)