JOGJA – Proses penataan parkir di sekitar Malioboro masih terkendala. Saat ini Pemkot Jogja masih melakukan harmonisasi dengan hasil sayembara Malioboro yang diadakan Pemprov DIJ. Hal itu juga sesuai dengan keinginan Gubernur DIJ yang menginginkan sinkronisasi konsep penataan dari Pemkot Jogja dengan hasil sayembara, terutama dalam masalah arsitektural.”Ngarso Dalem menghendaki ada harmonisasi, penyelarasan dengan hasil sayembara, kita menunggu itu,” ujar Asisten Sekretaris Daerah Pemerintah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kota Jogja Aman Yuriadijaya ditemui seusai pelantikan anggota DPRD Kota Jogja (12/8). Menurut dia, dalam proses sinkronisasi ini juga tidak merubah konsep hanya penyelarasan dengan hasil sayembara.
Hal itu juga berpengaruh ke proses komunikasi dengan komunitas di Malioboro, yang diakuinya agak melandai. Untuk perkembangan komunikasi dengan komunitas di Malioboro, saat ini juga masih menunggu sinkronisasi dengan hasil sayembara Malioboro, seperti yang diminta Gubernur DIJ. “Daripada mindon gaweni,” ujarnya.Untuk proses sinkronisasi sendiri, saat ini masih terus berjalan di Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIJ. Aman memperkirakan dengan adanya proses penyelarasan konsep penataan parkir Pemkot Jogja dengan hasil sayembara Malioboro tersebut, akan berpengaruh terhadap time schedule yang sebelumnya sudah ditentukan Pemkot Jogja.Mengenai konsep penataan sendiri, menurut Aman, tidak terjadi perubahan, hanya penyesuaian mengenai arsitektural. Sementara untuk tata letak dan lain sebagainya tidak mengalami perubahan. “Hanya masalah arsitektural saja, bagi Sultan itu sangat penting karena juga menyangkut heritage,” ujarnya.
Untuk konsep penataan parkir sendiri, Pemkot Jogja berencana akan membuat Taman Parkir Abu Bakar Ali sebelah timur menjadi gedung parkir bertingkat khusus motor, yang mampu menampung hingga 2.200 satuan parkir. Dengan gedung parkir tersebut, nantinya tidak ada lagi lahan parkir di sepanjang jalan Malioboro yang digunakan untuk parkir motor.Sementara Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti mengharapkan, saat ini semua pihak tidak lagi saling menunggu. Terlebih dengan adanya sekretariat bersama di Kepatihan. Menurut dia, semua pihak sudah memiliki tugas dan kewenangan sendiri-sendiri, misalnya Pemkot Jogja yang bertugas sebagai fasilitator dan regulator. Sementara Keraton lebih ke masalah aset, sedangkan PT KAI dan Pemprov DIJ menyangkut fisik dan pendanaan. “Setelah 17 Agustus, sekretariat akan kembali diisi supaya yang harus dikerjakan bisa berjalan,” ujarnya. (pra/laz)