JOGJA – Badan Pengawas Tenaga (Bapeten) Nuklir tidak ingin dianggap kecolongan terkait isu manfaat dan bahaya nuklir bagi kehidupan manusia. Sebagai langkah antisipatif untuk mencegah bencana nuklir, Bapeten menggagas terbentuknya pusat unggulan yang membidangi keamanan nuklir dan kesiapsiagaan nuklir. Lembaga tersebut dinamai Indonesia Center of Excellence on Nuclear Security and Emergency Preparedness (I-CONSEP).
“I-CONSEP akan menjadi wadah, sekaligus komando antarlembaga dalam penanganan isu-isu keamanan nuklir dan kesiapsiagaan nuklir di tingkat nasional,” kata Kepala Bapeten Jazi Eko Istiyanto di sela-sela acara penandatanganan MoU I-CONSEP di Jogjakarta Plaza Hotel, kemarin (19/8). Lembaga yang ikut dalam MoU I-CONSEP antara lain Mabes Polri, TNI, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, BNPB, Kementerian Luar Negeri, dan lain sebagainya. Selain sebagai pusat koordinasi antarlembaga pemerintah, I-CONSEP akan memberikan pelatihan sekaligus menkampanyekan manfaat dan bahaya nuklir.
Adapun penyediaan sumber daya manusia (SDM) bidang nuklir akan dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui pendidikan dan pelatihan. “Kami akan mendorong pemerintah supaya menyediakan dukungan teknis dan ilmiah melalui peralatan dan analisis berdasarkan kajian laboratorium,” tambah Eko. Deputi Perijinan dan Inspeksi Bapeten Martua Sinaga menambahkan, pembentukan I-CONSEP mendapat respon positif dunia internasional, seperti Amerika, Uni Eropa, Jepang, dan Korea. Bahkan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) PBB memberikan dukungan penuh.
“IAEA akan memberikan dukungan teknis maupun bantuan peralatan kepada Pemerintah Indonesia untuk mendukung Bapeten dan I-CONSEP,” kata Martua. Saat ini, Indonesia sudah memiliki tujuh alat sensor nuklir. Peralatan tersebut berada di pelabuhan, yaitu di Jakarta, Surabaya, Batam, Blitung, Belawan, Makassar, dan Semarang. Untuk mengawasi lalu lintas nuklir di Indonesia, Bapeten akan mendorong pemerintah pusat melalui kementerian untuk ikut melakukan pengadaan alat sensor nuklir. “Semua lembaga pemerintah harus ikut memikirkan keamanan dan kesiapsiagaan nuklir,” serunya.
Sementara itu, Direktur IAEA PBB Khamar Mrabit mengatakan, sebagai negara terluas ke-4 di dunia, sudah seharusnya Indonesia memiliki lembaga pusat koordinasi keamanan dan kesiapsiagaan nuklir. Negara lain sudah memiliki lembaga serupa seperti Korea dan China. “Kami mendukung langkah Bapeten dalam menyiapkan SDM dan peralatan untuk keamanan dan kesiapsiagaan nuklir,” kata Khamar. (mar/jko)