JOGJA – Tak hanya dukungan mereformasi birokrasi saja pekerjaan yang akan dilakukan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dukungan mereformasi anggaran pun juga muncul agar tahun 2015, APBN bisa benar-benar wujud dari partisipasi masyarakat. “Khusus DIJ ada pesan UU No 13 Tahun 2012 soal Keistimewaan yaitu menyempurnakan hubungan pusat-daerah yang belum padu, khususnya dalam penganggaran. Misal ada gap regulasi yang menjadi pedoman penyelenggaraan dana keistimewaan DIJ,” kata Eko Suwanto, anggota Komisi A DPRD DIJ, di sela pertemuan bersama Jokowi dalam acara silaturahmi Tim Kampanye Jokowi JK, Senin (18/8) petang.Eko mengatakan, ke depan kepemimpinan Jokowi didorong melahirkan kebijakan yang mampu menekan pendapatan negara, baik pajak maupun bukan pajak dalam APBN dan APBD. Selain itu juga tanpa membebani membebani rakyat miskin. “Kami usulkan adanya konsolidasi pembebasan pajak lahan pertanian milik rakyat, konsolidasi tata ruangdan wilayah, termasuk tata guna lahan,” lanjut Eko.
Di sisi pembahasan penganggaran, lanjut Eko, perlu dorong lebih transparan dan tingkatkan partisipasi masyarakat. Sementara dari sisi belanja harus didorong tingkatkan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan rakyat yang didukung peningkatan pelayanan publik yang didukung aparatur yang baik.”Prinsipnya perintah konstitusi bahwa penganggaran APBN dan APBD diarahkan untuk melindungi, melayani dan memberdayakan rakyat dari dalam kandungan hingga meninggal dunia. Keberpihakan pemerintah pada rakyat dapat dilihat dari praktik ideologi APBN dan APBD,” tambah Eko yang juga menjabat Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan DIJ ini.Menjawab berbagai permasalahan dalam urusan penganggaran ini, pada pekan kedua September 2014 akan diselenggrakan uji publik RAPBN dan RAPBD DIJ Tahun 2015 guna memberikan masukan kepada Jokowi-JK. Selain itu untuk mengawal proses penganggaran, baik di pusat maupun di DIJ agar sesuai amanat konstitusi dan UU No 17 Tahun 2003. “Kami dukung pemerintahan Jokowi yang akan hadir dalam penganggaran dengan menjadikan APBN stimulus pembangunan SDM,” tandasnya.
Tantangan ke depan, lanjutnya, yakni menyangkut liberalisasi ekonomi, liberalisasi pertanian, dan liberalisasi energi. Tantangan dari dalam adalah feodalisme dan mental korup oknum birokrasi. “Kami yakin Jokowi-JK mampu wujudkan Tri Sakti, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang budaya yang didukung reformasi birokrasi dan reformasi penganggaran,” ujarnya.Dalam sistem penganggaran ke depan, APBN dan APBD perlu dikoreksi agar menjadi satu kesatuan sistem penganggaran, untuk menghilangkan jarak regulasi. Juga jarak manajemen perencanaan dan pengalokasian. “Saya percaya Jokowi yang sebelumnya menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI, sangat paham untuk menyelesaikan dilema dalam politik anggaran yang selama ini terjadi antara APBN dan APBD,” lanjutnya. (eri/laz)