BANTUL – Pemecahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) menjadi keniscayaan. Agar besarnya dana keistimewaan (danais) yang diberikan pemerintah pusat dapat terserap maksimal. Dengan begitu, ada perubahan struktur organisasi pemerintah di tingkat kabupaten dan kota. Yakni dengan memecah Disbudpar menjadi dua dinas yang terpisah menjadi Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata. Instruksi pemecahan Disbudpar ini disampaikan Gubernur DIJ Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam acara Syawalan dan Silaturahmi Forkopimda, Pejabat dan Tokoh Masyarakat Bantul di pendopo Parasamya kemarin (19/8).
“Tidak mungkin danais bisa tercapai kalau pemerintah kabupaten maupun kota tidak melakukan perubahan organisasi pemerintahan di daerah,” terangnya. HB X mengaku perubahan struktur organisasi ini memiliki sejumlah konsekuensi. Misalnya, penambahan pegawai bahkan penambahan pos bagian. Langkah ini sudah diterapkan di Dinas Kebudayaan DIJ. Meskipun konsep perubahan struktur Dinas Kebudayaan ini masih dalam tahap pembahasan di DPRD provinsi. Awalnya, kata HB X, di Dinas Kebudayaan DIJ terdapat tiga bagian. Kemudian ditambah menjadi tujuh hingga delapan bagian. “Biar ada spesifikasi mana yang modern dan mana yang tradisional,” ujarnya.
HB X juga menyarankan hal serupa dilakukan di internal Dinas Pariwisata. Agar danais dapat tersalur dan terserap dengan maksimal. Sejauh ini, serapan danais di daerah masih rendah. Pengucuran danais pada tahap pertama tak semuanya terserap. Itu karena penggunaan danais selama ini masih banyak dialokasikan untuk berbagai kegiatan. Disamping itu, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait juga belum mengetahui detail penggunaan danais. “Sekarang memang nggak ada pilihan. Selama organisasi belum berubah daya serapnya pasti rendah,” bebernya.
Dari itu, gubernur menargetkan perubahan struktur organisasi pemerintah kabupaten dan kota dilakukan secepat mungkin. “Harapan saya 2015 sudah ada kelembagaan. Itupun nanti baru dapat berfungsi pada 2016,” tandasnya. Terpisah, Bupati Bantul Sri Surya Widati mengaku memang telah berencana melakukan perubahan struktur birokrasi di pemerintahannya. Selain merampingkan Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, pemkab juga berencana memecah Disbudpar.
“Sejauh ini masih jalan ditempat. Tetapi nanti akan memprioritaskan pemecahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dulu,” ungkapnya. Mengingat danais tak hanya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan kebudayaan. Melainkan juga untuk pembangunan infrastruktur. Sementara itu, Sekretaris Daerah Riyantono mengatakan pemkab akan menunggu hasil perubahan Dinas Kebudayaan DIJ. Pertimbangannya, hal itu akan dijadikan acuan untuk pemecahan Disbudpar. (zam/ila)