BANTUL – Badan Lingkungan Hidup (BLH) mengakui keberadaan tambak udang di pesisir selatan telah merusak ekosistem. Meski begitu, BLH tidak dapat berbuat banyak. Sebab mereka hanya berwenang memberikan rekomendasi adanya kerusakan alam kepada pemkab.Kepala BLH Bantul Edy Susanto mengatakan pihaknya berulang kali menerima keluhan dari masyarakat terkait keberadaan ratusan petak tambak udang ilegal di pesisir selatan. Keluhan bermacam-macam mulai bau limbah hingga kerusakan alam. “Banyak yang komplain. Ada yang bilang kawasan Parangtritis dulu view-nya bagus, tapi sekarang kok menjadi begini,” terang Edy saat ditemui di ruang kerjanya kemarin (18/8).
Menurutnya kebijakan penanganan tambak udang ilegal merupakan kewenangan bupati. Sebagaimana diketahui, Bupati Bantul Sri Surya Widati telah mengeluarkan surat edaran. Isinya agar seluruh tambak udang ilegal harus ditutup pada 31 Desember tahun ini. Tenggat ini diberikan agar para pemilik tambak tidak mengalami kerugian yang cukup besar. “Setelah penutupan kami akan melakukan reklamasi,” ujarnya.Hanya saja, proses reklamasi membutuhkan waktu yang cukup lama, minimal lima tahun. Itupun hasil reklamasi tak sama dengan kondisi sebelumnya. “Mungkin untungnya besar, tapi kerusakan yang ditimbulkan lebih besar lagi,” keluhnya.
Senada diungkapkan Kabid Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi SDA BLH Sunarso. Menurutnya pembangunan tambak udang baru tak lagi diperbolehkan. Itu berlaku sejak keluarnya surat edaran hingga pemkab memiliki regulasi mengenai penataan kawasan pantai selatan Bantul. “Kalau sekarang ada yang baru berarti melanggar,” ungkapnya.Dia menegaska, keberadaan tambak udang memiliki dampak buruk dan merusak ekosistem. Disamping itu, juga berpotensi merusak area konservasi gumuk pasir. Bahkan, limbah tambak udang dapat memicu menurunnya hasil tangkapan para nelayan. “Limbahnya dapat menganggu plankton. Tak mengherankan jika nanti ikan menjauh dari kawasan pantai,” bebernya. (zam/ila)