SLEMAN – Ratusan polisi dan anggota TNI melakukan penjagaan ketat proses persidangan kasus dugaan intoleransi di Pengadilan Negeri Sleman kemarin (18/8). Sebagai antisipasi tindakan anarkis massa yang diprediksi akan mendatangi persidangan ini, aparat keamanan bersiaga tiga lapis. Di dalam ruang sidang, halaman kantor pengadilan, dan area sekitar PN Sleman. Selama sidang perdana tersebut digelar satu jam, pukul 10.00-11.00, area PN Sleman disterilkan. Pengunjung hanya bisa masuk melalui pintu gerbang sisi timur yang dibuka seukuran badan orang dewasa. Setiap tamu juga diperiksa menggunakan metal detector. Polisi juga menyiagakan kendaraan berat water canon dan barakuda. Tak cukup hanya itu, ratusan personel TNI juga disiagakan di dalam dan luar PN Sleman. Aparat bersiaga sejak pukul 07.00.
Ya, saat itu, Majelis Hakim yang terdiri Marliyus MS SH MH, Sutikna SH, dan Danardono SH sedang mengadili Abdul Kholik alias Ustadz Kholik Bin Paulus, terdakwa kasus intoleransi yang menimpa korban, Julius Felicianus. Jaksa penuntut umum Sugana SH menuntut terdakwa dengan 170 ayat (2) ke 1 KUHP Subsider Pasal 351 ayat (1) KUHP, lebih Subsider pasal 175 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penganiayaan dan perusakan. Dalam dakwaanya, jaksa membeberkan peristiwa yang terjadi di rumah Julius di Sukoharjo, Ngaglik, Sleman pada Kamis malam (29/5) yang diserang oleh sekelompok orang yang diduga dari kelompok Front Pembela Islam (FPI). Kala itu rumah korban sedang diselenggarakan doa Rosario.
Massa menyerang dengan batu dan pentungan dan melukai sedikitnya empat orang. Salah satunya wartawan Kompas TV Michael Aryawan yang hadir untuk meliput aksi anarkis tersebut. Sidang singkat itu untuk mendengarkan dakwaan dari jaksa. Sidang dilanjutkan Senin depan (25/8) dengan agenda mendengarkan eksepsi (pembelaan) dari kuasa hukum terdakwa. Di luar kantor PN, ratusan massa tertahan karena dilarang masuk ruang sidang. Mereka hanya bisa meneriakkan takbir dan berorasi meminta terdakwa dibebaskan. Aparat tidak mengizinkan semua orang masuk ruang sidang yang telah padat dan penuh sesak oleh pengunjung . Massa tetap berkerumun di luar kantor PN hingga sidang usai. Hingga akhirnya membubarkan diri. Di ruang sidang tampak Pemimpin Pondok Pesantren Ihya’us Sunnah Ja’far Umar Thalib yang hadir bersama ratusan staf pengajar pesantren.
Teriakan takbir juga menggema di dalam ruang sidang usai ketua majelis hakim menutup persidangan. Teriakan itu ternyata memancing massa yang berada di luar ruang untuk masuk ke dalam area persidangan. Tidak mau kalah dengan teriakan massa bersuraban, Kapolres Ihsan Amin juga memerintahkan anggotanya untuk bertakbir. “Pengawalan aparat ini semata-mata demi menjaga situasi agar tetap kondusif,” ujarnya. Kapolres menegaskan bahwa persidangan memang terbuka untuk umum. Tetapi suasana sidang tak memungkinkan lagi dijejali pengunjung. Bahkan, saat sidang sebagian pengunjung di dalam ruangan tidak kebagian tempat duduk.
Terpisah, Mirzen SH, tim kuasa hukum terdakwa mengaku tidak puas dengan jalanan persidangan. Alasannya, jaksa tidak menyebutkan adanya klausul perdamaian yang telah dibuat antara pihak Abdul Kholik dengan Julius Felicianus. Selain itu, Mirzen menilai dakwaan jaksa janggal karena saksi korban tidak pernah diperiksa dan masuk dalam berita acara pemeriksaan. Itu tidak sesuai dengan pasal 160 ayat (1) hurut b KUHAP, yang menginstruksikan penyidik memeriksa saksi korban terlebih dahulu sebelum saksi lainnya. Tim kuasa hukum Abdul Kholik mengajukan penangguhan penahanan. Hal ini dilakukan karena dianggap sudah ada kesepakatan damai yang dilakukan antara wakil dari Julius dan kliennya. Mirzen akan menuangkan semua argumennya dalam eksepsi pekan depan. “Kami juga berencana ajukan penangguhan penahanan karena memang sudah ada perdamian antara dua belah pihak,” ujarnya.(yog/din)