SLEMAN – Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X meminta para pimpinan daerah tidak membuat program secara saklek demi optimalisasi penggunaan dana keistimewaan (danais). Saklek itu ditujukan dalam pengejawantahan arti kebudayaan secara sempit.HB X mengatakan, dari hasil konsultasi dengan Kementerian Keuangan, istilah kebudayaan tidak sebatas pada kegiatan-kegiatan budaya. Tetapi lebih luas dari itu. Termasuk pengembangan lingkungan. Misalnya, untuk menunjang kawasan pariwisata. HB X mencontohkan di wilayah Prambanan, yang kaya heritage, namun belum semua digarap secara optimal. Padahal di sana banyak kekayaan peninggalan budaya lain selain Candi Prambanan dan Ratu Boko. “Jika butuh lapangan parkir, kalau ada tanah dijual, beli saja pakai danais. Itu boleh. Jangan terlalu rijit dalam program tentang kebudayaan,” katanya di sela sambutan acara syawalan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman kemarin (20/8).
HB X juga tidak melarang pengunaan danais untuk memperbaiki akses jalan yang rusak parah menuju kawasan wisata. Dengan begitu, tidak hanya objek wisata yang hidup. Kesejahteraan masyarakat setempat pun kian terangkat. “Jadi bukan hanya budaya yang jadi titik berat, tetapi lingkungan juga diperhatikan,” ingatnya.Kawasan wisata Kaliurang tidak luput dari perhatian raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat itu. Area perbukitan di lereng Gunung Merapi bisa dikembangkan dengan perluasan area budaya. Juga dalam pengembangan lahan tanaman bambu dalam rangka menyokong produk industri kreatif. “Kembangkan saja. Hasil industri kreatif itu termasuk produk budaya,” ucapnya.HB X mengakui penyerapan danais belum optimal. Dari pencairan termin pertama (30 persen) dari total dana tahap pertama yang disepakati gubernur dan Kemenkeu sebesar Rp 523 miliar tidak habis.
Bahkan, Pemkab Sleman yang mengajukan Rp 11 miliar pun belum bisa membelanjakan secara sempurna. “Kalau serapan nggak mencapai 50 persen, berarti nggak akan turun tahap kedua,” ingat HB X. Pemerintah juga bisa membangun desa wisata dengan danais. Yang penting, lanjut HB X, setiap program harus dikaji dan dilakukan studi secara matang.Karena itu, gubernur mendorong pemerintah daerah agar membuat program demi optimalisasi penyerapan danais.Ironisnya, tidak semua pihak paham mekanisme pencairan danais. Bahkan, hal itu hampir selalu menjadi pergunjingan dalam kelompok-kelompok masyarakat. “Kenapa danais tidak bisa terserap semaksimal mungkin. Mari dicari permasalahannya,” ungkap Ketua Paguyuban Dukuh Se-Sleman “Cokropamungkas” Sukiman Hadiwijaya.Sukiman yang juga ketua dukuh se-DIJ “Semar Sembogo” mengaku tidak tahu cara pencairan danais karena belum pernah memperoleh sosialisasi mengenai hal itu.
Sukiman menilai, kondisi itu menjadi salah satu penyebab tidak terserapnya danais secara optimal. Sebab, koordinasi para pemangku kepentingan tidak sampai pada perangkat di level bawah. “Secara teknis belum tahu. Sosialisasi itu perlu, tetapi belum pernah selama ini. Faktanya, masyarakat belum menikmati danais secara riil,” bebernya.Sukiman mengklaim dukuh punya banyak program demi optimalisasi penyerapan danais.Terpisah, Aktivis Jogjakarta Corruption Watch Baharuddin Kamba menilai, penggunaan danais yang tidak secara rijit justru bisa memperbesar potensi penyelewengan. Karena itu harus ada kajian tentang relevansi antara program dengan penganggaran. Contohnya, relevansi perbaikan jalan dan peningkatan potensi budaya dan pariwisata di kawasan tertentu.
Baharuddin juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam penggunaan danais. Rawan terjadi kebocoran jika penggunaannya secara serampangan tanpa pengawasan dan evaluasi secara bersama dan melibatkan masyarakat. “Hati-hati jika terjadi dobel anggaran. Sebab, dana perbaikan jalan atau pengaspalan itu biasanya sudah dianggarkan APBD atau APBN,” ujarnya.Bahkan, masyarakat kerap berswadaya untuk mengaspal jalan rusak yang tidak ada relevansinya dengan pariwisata dan budaya.(yog/din)