MAGELANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berjanji akan menertibkan petugas yang masih meminta uang transport saat melakukan tera (pengukuran, Red) terhadap stasiun pengisian bahanbakar Umum SPBU. Hanya, penertiban tersebut butuh waktu dan proses. Mengingat upaya tersebut akan berjalan sulit, karena menyangkut tradisi yang berjalan lama.”Soal petugas yang meminta uang transport saat melakukan tera SPBU akan ditertibkan. Kemarin-kemarin sudah ditertibkan pungli di jembatan timbang. Juga pungli di Jembatan Comal. Sekarang giliran mereka (petugas Tera SPBU, Red),” kata Ganjar saat berkunjung ke Kantor Balai Metrologi Magelang, kemarin (20/8).
Ditegaskan pria yang pernah menjadi anggota Komisi IV DPR RI ini, uang transport dan segala pembiayaan administrasi otomatis menjadi beban negara. Ini berlaku setelah masyarakat membayar retribusi tera. Apalagi sudah diatur melalui peraturan daerah (perda).”Kalau sudah bayar retribusi tera ulang, ya otomatis uang transport menjadi tanggungan negara,” paparnya.Persoalan pungutan uang transport pada pengusaha SPBU menjadi perhatian tersendiri bagi Ganjar.”Iya, kami akan perhatikan itu,” janjinya.Sebelumnya, Pemilik SPBU 44.569.11 Hariyanto pernah melaporkan ke pihak berwajib, adanya oknum petugas Balai Metrologi Wilayah Magelang Rully Syahruyana yang diduga merusak peralatan pompa SPBU. Rully melakukan hal tersebut, setelah tak dipenuhi permintaan uang transport, pascamelakukan tera ulang.
Menurut Hariyanto, pelaporan petugas yang meminta uang transport tersebut dalam rangka menimbulkan efek jera. Selama ini, pemilik SPBU selalu diminta uang transport,. Tetapi tidak pernah ada kuitansi jelas.Kasi Standar dan Ukuran Balai Merologi Magelang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemrov Jateng Bambang Winarto menegaskan, soal uang transport semula tidak dialokasikan oleh pemerintah daerah. Seiring waktu, sudah dikeluarkan berwujud uang perjalanan dinas. “Kalau ada permintaan seperti itu karena ada klausa permintaan tera oleh pihak SPBU di luar jadwal, segala pembiayaannya menjadi beban pihak ketiga atau pemilik SPBU. Tetapi kini, kami berusaha agar di-cover oleh dana yang dialokasikan pemerintah daerah,” jelasnya.Saat ini, SPBU di Karesidenan Kedu berjumlah 73 tempat. Bambang menegaskan, sejauh ini ukurannya tidak ada kecurangan. Apalagi pihaknya selalu mengadakan tera ulang. Menurut Bambang, pihak Pertamina juga melakukan audit ukuran dengan melibatkan pihak swasta yang kredibel.”Kecurangan ukuran di 73 SPBU yang ada di Karesidenan Kedu nyaris tidak ada. Kami jamin itu,” tegasnya.Ditambahkan Ganjar, tera merupakan hal yang sensitif. Siapapun yang mengurangi timbangan, termasuk melakukan pelanggaran dan bisa dikenai sanksi. “Saya harap masyarakat tidak melakukan kecurangan tera yang dapat merugikan orang lain,” imbuhnya.
Terkait kunjungan ke Balai Metrologi Wilayah Magelang, Ganjar mengaku sebagai upaya mendekatkan diri pemimpin dengan bawahan. Ia menegaskan baru pertama kali ke kantor yang berada di Jalan Jendral Sudirman Kota Magelang tersebut. Ia juga berkesempatan menengok pegawai di dalamnya.”Saya punya SKPD banyak sekali. Termasuk unit-unit di dalamnya. Sekarang saya coba ke lapangan melihat kinerja pegawai di sini dan saya lihat sudah baik. Kunjungan ini penting secara psikologis dan memberi semangat pada pegawai,” tegasnya.Kepala Balai Metrologi Wilayah Magelang M Mathori mengaku senang dengan kunjungan gubernur tersebut. Ia sempat mengajak gubernur berkeliling kantor yang dipenuhi berbagai timbangan. Mulai dajin, alat ukur SPBU, jembatan timbang, dan lainnya.”Sudah lama gubernur tidak menengok kantor kami. Kami jelaskan semua cara kerja di balai ini. Setidaknya ada 2-3 truk timbangan datang untuk tera baru setiap pekannya. Mereka datang dari seluruh wilayah Kedu. Selain itu, kami tera ulang di 150-an pasar,” katanya.(dem/hes)