PURWOREJO – Dewan Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Tengah dan Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO) Jogjakarta melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di sepanjang Sungai Bogowonto, Rabu (20/8). Hasilnya, mereka menemukan beberapa aktivitas penambangan pasir dan bantu tanpa izin (liar).Anggota Dewan SDA Provinsi Jawa tengah Wddy Wahono mengungkapkan, hasil penyusuran di lapangan, ditemukan aktivitas penambangan pasir tidak berizin dan menggunakan alat berat. Proses itu diyakininya tidak sesuai kaidah aturan teknis dan perundangan, serta bertentangan dengan Perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo. “Penambangan liar berada di belakang asrama TNI. Tepatnya di Pangenrejo. Proses penambanggannya menggunakan alat berat (backhoe),” terangnya.
Selain tidak berizin, lokasi penambangan juga berada di zona larangan tambang. Pasalnya berada di 400 meter hulu Bendung Boro. “Aktivitas penambangan ini membahayakan stabilitas bangunan bendung,” tandasnya. Disinyalir, di sepanjang Sungai Bogowonto sedikitnya ada 12 aktivitas penambangan tanpa izin. Sebagai sikap keprihatian pemerintah, beberapa bulan lalu, Dinas Pengairan PSDA dan ESDM Kabupaten Purworejo mengumpulkan semua penambang tanpa izin, dan semua kegiatan yang dituduhkan sudah dihentikan. Namun faktanya, saat ini penambangan liar muncul kembali.Kasi Operasi dan Perijinan BBWSO Jogjakarta Muhammad Alboneh menambahkan, 12 lokasi tambang galian C disepanjang aliran Sungai Bogowonto disinyalir telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah di sepanjang daerah salurang air sungai (DAS) Bogowonto.
Dampak penambangan itu telah mengancam bangunan yang berada di wilayah bantaran Sungai Bogowonto, seperti jembatan dan bendungan. Jika penambangan ilegal ini dibiarkan, kerusakan lingkungan akan semakin parah. Selain melakukan pemantauan lokasi penambangan galian C di Sungai Bogowonto, mereka juga melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Purworejo Ir Susanto Sp I. “Kami mencoba untuk membangun komunikasi agar pengawasannya lebih ditingkatkan. Pasalnya tanpa koordinasi dan kerja sama, perusakan lingkungan sungai dan anak sungai di wilayah Purworejo akan meluas,” katanya.Ia menambahkan, ada regulasi yang tumpang tindih dalam masalah ini. Ia mencontohkan UU No 7 Tahun 2014 beserta turunannya yang menyebutkan bahwa pengelolaan sumber daya air. “Yang membuat rancu, ada juga aturan daerah yang mengatur tentang penambangan di sungai. Ini yang akan coba kita koordinasikan dengan pemkab agar regulasinya tidak tumpang tindih,” tuturnya. (tom/jko)