SLEMAN – Pers kadang dianggap momok bagi sebagian orang atau institusi. Informasi apapun yang disajikan di media massa akan menjadi konsumsi publik. Sebaliknya, pers sering disebut sebagai mitra oleh banyak kalangan, meski tetap menyajikan kritik dan mengungkap fakta.Bagi Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dr Sunartono, peran pers justru mampu menumbuhkan prestasi bagi gerak roda pemerintahan. Awak media tidak hanya berfungsi sebagai kontrol sosial, tetapi juga mengamati kinerja aparat pemerintahan. Sunartono menginginkan terjadinya sinergitas antara insan pers dengan aparat pemerintah daerah. “Tanpa pers itu ibarat katak dalam tempurung,” ujar Sunartono saat syawalan dengan wartawan peliput di Kabupaten Sleman beberapa waktu lalu.
Sunartono menganggap selama ini peran pers turut membesarkan nama Sleman. Bukan saja dari sisi kebijakan pemerintahnya. Lebih dari itu, secara tidak langsung pemberitaan media massa menjadi ajang promosi terhadap setiap potensi daerah. Sunartono tidak alergi kritik. Asalkan kritik itu bersifat membangun dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral. Bukan asal kritik tanpa dilandasi etika jurnalistik yang hanya berupa opini sepihak tanpa didukung bukti akurat. “Kami nggak akan menutup-nutupi apapun yang dilakukan pemerintah terhadap pers,” ujar ketua umum PMI Sleman ini.Pernyataan Sunartono itu sekaligus sebagai pesan bagi semua pegawai di lingkungan Pemkab Sleman. Bahwa, kritik bukanlah hal yang harus dihindari atau dibenci. Kritik justru harus dijadikan sebagai pengingat manakala seseorang (pejabat/aparat) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menyimpang dari aturan.
Untuk meminimalisasi risiko, Suanrtono mengaku lebih senang jika selalu diingatkan dalam setiap tindakan profesionalnya. Tujuannya, setiap langkah dan kebijakan yang dijalankan tetap sesuai koridor hukum dan prosedur. Itu juga berlaku bagi pegawai negeri sipil lainnya di Pemkab Sleman. Sunartono tidak ingin para petinggi institusi di pemerintahan alargi kritik. Kritik pers bukan hal yang harus dihindari atau dibenci. Bahkan, Sunartono tidak membatasi kritik harus disajikan dalam bentuk karya jurnalistik. Disampaikan secara lisan pun tidak jadi soal. Sunartono tidak ingin aparat membiarkan kritik dari pers daripada jadi bumerang bagi pemerintah di kemudian hari. Sebab, setiap kasus penyimpangan aparat pemerintahan yang terungkap, cepat atau lambat bakal menjadi konsumsi pers secara masal. Di sisi lain, Suanrtono meminta awak media bersikap fairplay. Artinya, jika setiap kritik yang disajikan mengenai sasaran dan ada upaya perbaikan oleh aparat, harus diapresiasi juga melalui pemberitaan. Itu supaya tercipta keseimbangan pemberitaan. Kecuali jika sudah di-warning, kok, tetap diteruskan, ya, risiko tanggung sendiri,” katanya.(yog/din)