BANTUL – Proses mediasi awak mobil tangki (AMT) Depo Pertamina Rewulu dengan PT Pertamina Training and Consulting (PTC) gagal. Tak ada satupun perwakilan manajemen PT PTC yang hadir pada mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) kemarin (22/8).Mediasi ini ditempuh setelah proses perundingan bipartit antara kedua belah pihak di kantor Disnakertrans beberapa waktu lalu tak membuahkan hasil. Koordinator Paguyuban AMT Dahono mengaku pihaknya telah berkomunikasi dengan PT PTC terkait pelaksanaan mediasi. Hanya saja, AMT tidak mengetahui penyebab ketidakhadiran PT PTC yang telah merumahkan secara sepihak itu.
“Ya mediasi untuk mengetahui kelanjutan nasib kita bagaimana,” terang Dahono saat ditemui di halaman kantor Disnakertrans.Sebagaimana diketahui, 78 AMT dirumahkan secara sepihak manajemen PT PTC usai menggelar aksi demonstrasi pada akhir Mei lalu. Dalam aksi itu, mereka menuntut manajemen PT PTC untuk membayar uang lembur.Diketahui PT PTC adalah perusahaan yang menyediakan tenaga subkontrak kepada PT Patra Niaga untuk menjadi tenaga pengangkut bahan bakar. PT Patra Niaga sendiri merupakan anak perusahaan PT Pertamina. Adapun status kontrak 78 AMT baru berakhir pada akhir Agustus tahun ini.
Menurutnya tidak semua AMT yang dirumahkan ikut pada mediasi kedua ini. Ada enam orang yang tidak hadir di kantor Disnakertrans. Disnakertrans meminta agar pada mediasi ketiga kalinya nanti seluruh AMT datang. Agar Disnakertrans dapat mendata seluruh AMT yang dirumahkan sepihak. Sebab, kata Dahono, Disnakertrans akan berupaya membawa persoalan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).Mediator Hubungan Industrial Disnakertrans Bahari mengatakan Disnakertrans berupaya menengahi proses mediasi tripartit antara kedua belah pihak. Tujuannya untuk mencari kesepakatan. Itu dilakukan setelah proses bipartit antara kedua belah pihak tak membuahkan hasil.
Dalam perundingan tripartit ini, Disnakertrans memiliki tenggat waktu selama 30 hari kerja. Setelah batas akhir tenggat waktu yang diketahui jatuh pada 29 Agustus, Disnakertrans akan mengeluarkan anjuran tertulis kepada kedua belah pihak. “Anjuran ini boleh diterima atau tidak oleh kedua belah pihak,” urainya.Tetapi, terang Bahari, jika salah satu pihak tidak menerima anjuran, Disnakertrans akan membuat risalah untuk dibawa ke PHI. Risalah ini sebagai salah satu syarat untuk beracara di PHI. “Kalau kedua belah pihak sepakat dengan anjuran, mereka akan membuat perjanjian bersama di sini. Kemudian ini akan daftarkan ke PHI. Kekuatan perjanjian bersama ini sama dengan keputusan hakim,” terangnya. (zam/ila)