SOSOK pengganti Sunarto, mantan Kepala BPK Perwakilan Jogjakarta ini, sama sekali tak terlihat ada bau-bau Jogja. Dari logat bicaranya, Parna masih kental dengan Melayu, daerah tugas sebelumnya. Saat itu ia menjadi Kepala BPK Perwakilan Kepulauan Riau.Tapi, ketika membuka pembicaraan dengan bahasa Jawa, baru tahu kalau Parna pernah hidup di lingkungan Jawa yang menjunjung tinggi budaya adiluhung. “Aku lahir neng Mbantul,” tuturnya sembari tertawa, usai serah terima jabatan (sertijab) Kepala BPK Perwakilan Jogjakarta, Kamis (22/8).
Lahir di Bantul 56 tahun silam, Parna membawa misi khusus pulang kampung. Ia memiliki misi bisa meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan keuangan di DIJ. Terutama di Bantul, tempat ia lahir dan daerah yang membesarkannya.”Harus meningkat. Kalau yang masih WDP (Wajar dengan Pengecualian) harus meningkat menjadi WTP. Kalau yang sudah WTP dengan paragraf penjelasan harus hilang (paragraf penjelasannya),” terang mantan Kepala Sub Auditorat Jawa Tengah III ini. Ia mengungkapkan, pelaporan keuangan di DIJ selama ini sudah baik dibandingkan provinsi lain. Hanya saja, dengan status keistimewaannya ia memiliki tekad adanya peningkatan prestasi tersebut. “Kami akan asistensi kepada seluruh pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan prestasi itu,” tambahnya.
Lelaki yang pernah mendapatkan penghargaan Satyalencana Karya Satya ini menegaskan, peningkatan prestasi merupakan sebuah keniscayaan. Sebab, laporan kinerja keuangan masih bisa terus diperbaiki.Saat ini, Kabupaten Gunungkidul masih mendapatkan WDP atas LHP BPK. Ini karena di kabupaten paling timur tersebut belum melaksanakan inventarisasi aset. BPK mencatat aset belum selesai ditindaklanjuti dan beberapa aset tetap belum dicatat dalam Buku Inventaris (BI).
Juga belum tertibnya Pemkab Gunungkidul membuat Kartu Inventaris Barang (KIB). Ini ditemukan di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di mana tidak tertib melaksanakan hal itu. Tugas inilah yang kini diemban Parna. Ia harus bisa meningkatkan WDP di Gunungkidul itu menjadi WTP. “Juga untuk LHP tiga kabupaten dan kota. Yang sudah benar-benar WTP tanpa paragraf penjelasan, baru provinsi,” katanya.Tugas ini, lanjut Parna, tentu tak mudah. Sebab, itu butuh goodwill dari pemerintah setempat. Pihaknya hanya akan mendorong peningkatan saja. “Kami siap kapan pun. Jika butuh penjelasan, kami akan berikan,” lanjutnya. (*/laz)