KULONPROGO – Teka-teki kapan pembangunan Bandara di Temon, Kulonprogo dimulai, terjawab sudah. Jika tidak mengalami perubahan, pembangunan bandara tersebut akan dimulai 5 September mendatang (2014). Kegiatan pembangunan dilakukan PT Angkasa Pura bersama Pemkab Kulonprogo. Hal itu ditegaskan Gubernur DIJ Hemangku Buwono X saat menjawab wartawan usai acara silaturahmi dan syawalan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Gedung Kesenian Kulonrpgogo di Jalan Ki Jo Suto, Kecamatan Wates, kemarin (26/8). “Kalau tidak keliru, mulai 5 September (2014) nanti pembangunan bandara sudah dimulai. Untuk sosialisasi, dilaksanakan oleh Angkasa Pura dan pemerintah kabupaten,” katanya.
Gubernur mengungkapkan, masa sosialisasi rencana pembangunan bandara di Temon sudah dibahas. Proses sosialisasi dilakukan dalam waktu tiga bulan. Hal itu sesuai ketentuan yang tercantum dalam undang-undang. Dalam sosialisasi tersebut, menjelaskan segalah hal terkait rencana pembangunan bandara. “Setelah itu, barulah menyentuh masalah pro dan kontra yang muncul di tengah masyarakat,” imbuhnya.Disinggung soal pembebasan lahan maupun penerbitan izin penetapan lahan, menurut gubernur, hal itu baru akan dibahas lebih lanjut ketika sosialisasi telah selesai dilakukan. “Saya tidak turun langsung. Pengambil peran kan Angakasa Pura, teknisnya tentu saja mereka yang lebih tahu, tanya sama mereka (Angkasa Pura) saja,” tuturnya.
Dengan segera dimulainya masa sosialisasi pembangunan bandara tersebut, berarti juga sesuai dengan harapan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo. Orang nomor satu di Kulonprogo itu juga berharap, proses pembangunan bisa segera dilaksanakan pada pekan pertama September 2014. “Tahapan itu sudah menjadi bagian dari proses pembangunan bandara yang dikejar waktu sesuai ketentuan perundang-undangan,” terang Bupati Hasto. Hasto menambahkan, jangka waktu sosialisasi maksimal selama tiga bulan dinilai cukup. Rinciannya, waktu yang tersedia untuk realisasi pembangunan bandara sejak masa sosialisasi hingga keluarnya IPL, akan dilanjut akuisisi lahan. Hasto berharap, materi sosialisasi yang akan disampaikan pada publik bisa komplet dengan muatan kejelasan proses dan informasinya. Dengan begitu, materi yang dipaparkan bisa menjawab segala kekhawtiran warga terdampak atas efek proyek tersebut. “Meski tidak 100 persen, materi harus bisa menjawab kekhawatiran,” ujarnya.Untuk mematangkan rencana sosialisasi, Bupati Hasto dan Sekretaris Daerah Astungkoro dijadwalkan akan menghadiri pertemuan di tingkat provinsi untuk membahas rencana sosialisasi tersebut dalam waktu dekat ini. (tom/jko)