BANTUL – Antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terjadi selama sepekan terakhir tak hanya melibatkan kendaraan roda dua maupun empat. Tetapi juga para pengecer bensin eceran.Antrean ini dikhawatirkan dapat mengundang berbagai kerawanan. Dari situ, Polres Bantul berencana mengusulkan penghapusan izin rekomendasi pembelian BBM bagi para pengecer bensin eceran.Kapolres Bantul AKBP Surawan menegaskan berdasar peraturan perundang-undangan BBM bersubsidi tidak diperbolehkan dijual secara eceran. Artinya, keberadaan penjual bensin eceran dikategorikan ilegal.
“Secara undang-undang kan memang nggak boleh,” tegas Surawan kemarin (26/8).Selama ini, para pengecer premium bersubsidi bebas berjualan. Itu lantaran mereka mendapatkan izin rekomendasi dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop). Dalam sehari para pengecer dapat membeli BBM premium 20 liter per hari di SPBU. “Kalau nggak diatur ini menimbulkan kerawanan,” ujarnya.Apa usulan ini terkait kekhawatiran terhadap potensi penimbunan BBM bersubsidi? Surawan menegaskan usulan pencabutan izin rekomendasi pembelian BBM bagi para pengecer sebenarnya bukan karena untuk mengantisipasi adanya penimbunan saja. Sebab antrean panjang yang terjadi bukan karena adanya rencana kenaikan harga BBM. Melainkan karena pembatasan kuota yang diterapkan pemerintah pusat. “Kalau (potensi) penimbunan sih tak ada,” tandasnya.
Surawan menuturkan usulan pencabutan izin rekomendasi sejatinya tidak hanya karena berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengantisipasi kerawanan saja. Melainkan juga untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Sebab Polres Bantul sejauh ini telah mendapatkan banyak temuan terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi. “Misalnya digunakan untuk industri besar,” ungkapnya.Nah untuk mengantisipasi persoalan ini, Polres Bantul juga telah mengusulkan pencabutan izin rekomendasi bagi pemilik tambak udang untuk membeli BBM solar bersubsidi. Usulan ini kemudian ditindaklanjuti Dinas Kelautan dan Perikanan. “Kalau mereka mau mendapatkan solar ya harus mengajukan sendiri ke Pertamina. Bukan membeli di SPBU,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Disperindagkop Sulistyanta mengakui pihaknya memberikan izin rekomendasi pembelian BBM bersubsidi bagi para pengecer. Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan bersama di tingkat provinsi. Pertimbangannya, demi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pelosok. “Karena tak semua wilayah terjangkau SPBU,” jelasnya.Dengan demikian, usulan ini tidak dapat diberlakukan di kabupaten Bantul saja. Tetapi alangkah baiknya jika diusulkan di tingkat provinsi.Sulis, sapaannya, menambahkan Disperindagkop hanya dapat mengendalikan harga eceran di tingkat pengecer.
Misalnya, menentukan harga eceran tertinggi. Disperindagkop baru dapat mencabut izin rekomendasi jika ada pengecer yang mematok harga terlalu tinggi. “Ini yang akan kita kendalikan,” urainya.Terkait antrean panjang, Sulis mengaku belum dapat menentukan kebijakan khusus. Meskipun kabarnya pemerintah pusat mengurangi kuota BBM bersubsidi secara nasional sebanyak 2 juta kiloliter (KL).Disperindagkop baru dapat mengeluarkan kebijakan khusus jika telah berkoordinasi dengan Pertamina. Rencananya, hari ini Disperindagkop akan memanggil Pertamina dan seluruh pemilik SPBU di kabupaten Bantul. “Pertamina belum memberikan konfirmasi kepada kami secara resmi. Kalau kita ambil tindakan khawatirnya malah salah nanti,” paparnya.Ketika disinggung mengenai stok BBM bersubsidi? Sulis menerangkan, kuota BBM premium bersubsidi pada tahun ini sebanyak 124 ribu KL. Hingga akhir Juni baru terserap 49 persen. Kemudian stok BBM solar bersubsidi sebanyak 28 ribu KL. Tercatat, pada akhir Juni sudah terserap sekitar 50 persen lebih. (zam/ila)