JOGJA – Sebagai upaya penggalian potensi pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIJ melakukan optimalisasi pajak dari sektor perhotelan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah kewajiban hotel untuk menarik pajak dari penyedia jasa (pihak ketiga) yang selama ini beroperasi di sektor perhotelan. Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIJ Herman Toni menanggapi bahwa upaya tersebut sebagai bentuk ekstensifikasi pemerintah dan bukan cara intensifikasi pajak. Sehingga kebijakan baru tersebut dapat memberatkan sektor perhotelan ditengah ancaman kenaikan bahan bakar. “Aturan ekstensifikasi ini jangan langsung diterapkan. Kami sebagai pengelola hotel masih menunggu rencana pemerintah yang akan menaikkan sejumlah bahan operasional,” jelas Herman Rabu (27/8) kemarin.
Menurut Herman para pengelola hotel membutuhkan waktu untuk sosialisasi dan beradaptasi dengan kebijakan tersebut. Dia juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan toleransi perpajakan kepada para pengelola perhotelan.Herman menerangkan dasar peneriman pajak di sektor perhotelan selama ini dibuat berdasarkan pada potensi pajak, bukan riil pajak. Padahal, kondisi sektor perhotelan tumbuh secara cepat. “Namun sayangnya para tamu yang datang tidak signifikan. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya persaingan bisnis di sektor perhotelan,” jelasnya.Salah satu upaya penggalian potensi pajak sektor hotel, Dirjen Pajak kini mewajibkan pengelola hotel memungut pajak dari jasa perbaikan AC dan jasa-jasa pajak penghasilan seperti pembicara seminar. Dengan kebijakan baru tersebut, sambungnya, hotel-hotel seperti mendapat beban tambahan dan tidak lagi sekadar membayar kewajiban PPh21. “Kami ini ibarat penyuluh pajak. Dan, repotnya kami juga harus melaporkan ada tidaknya penarikan pajak dari jasa-jasa tersebut setiap bulan. Kalau tidak, hotel dapat sanksi dan denda,” terangnya.
Sebelumnya, Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Wilayah DIJ menyatakan besarnya potensi penerimaan pajak sektor perhotelan belum tergali secara optimal. Penerimaan pajak sektor hotel tahun 2014 sebanyak 225 Wajib Pajak sebesar Rp 24,034 juta.Kepala Kanwil DJP Wilayah DIJ Rudi Gunawan Bastari menjelaskan kontribusi penerimaan sektor perhotelan sebesar Rp 33,879 juta atau 2,14 persen. Pajaksektor perhotelan yang terdaftar di Kanwil DJP DIJ sendiri jumlahnya 449 Wajib Pajak. “Jumlah tersebut terdiri dari tujuhwajib pajak hotel bintang lima, 16 wajib pajak hotel bintang empat, 31 wajib pajak hotel bintang tiga, 20 wajib pajak hotel bintang dua. Serta 27 wajib pajak hotel bintang satu dan 348 wajib pajak hotel melati,” jelasnya. (bhn/ila)