SLEMAN – Tugas camat di wilayah Kabupaten Sleman semakin berat. Selain menjadi pimpinan wilayah kecamatan, dia juga mengurusi perizinan. Ada dua izin yang nantinya ditangani oleh camat, yakni izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin gangguan (HO).Kebijakan itu menyusul disahkannya Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat dan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor 59/Kep. KDH/A/2014 tentang Pelimpahan Kewenanangan Bupati kepada Camat. “Itu hanya bagi tugas saja antara pemda dan camat,” jelas Kepala Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) I Wayan Gundana kemarin (27/8).Menurutnya, camat berwenang menyeleksi permohonan izin berskala kecil di wilayah hukum masing-masing. Misalnya, HO untuk pendirian salon atau toko kelontong. Juga IMB bangunan satu lantai untuk permukiman penduduk di pedesaan. Di luar itu, perizinan tetap ditangani pemerintah daerah. “Prinsipnya untuk lebih memudahkan pelayanan masyarakat,” sambung I Wayan.
Kebijakan tersebut sekaligus untuk menjawab tudingan masyarakat tentang rumit dan lamanya pengurusan perizinan di Kabupaten Sleman. Bupati membagi kewenangan perizinan didasari tingginya pengajuan permohonan perizinan di KPP Sleman. Bahkan, setiap hari rata-rata ada 50 permohonan perizinan baru.Per hari pula petugas KPP harus melayani rata-rata 150 orang pengunjung. Sebagian mengurus izin atau sekadar konsultasi.Camat Depok Budiharjo mengatakan, kewenangan baru sama dengan bertambahnya tugas dan beban. Kendati begitu, Budiharjo mengaku siap kapan saja kebijakan baru itu diberlakukan.Sampai kemarin, para camat memang belum menerima petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis terkait pelimpahan kewenangan pengelolaan perizinan. “Baru informasi lisan. Kami juga belum menerima salinan Perbupnya,” ungkap mantan camat Gamping dan Pakem itu.
Bupati Sleman Sri Purnomo menuntut camat lebih profesional, terlebih pada kewenangan perizinan. Pertimbangannya, para camat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Harapannya, camat bisa meminimalisasi potensi konflik atau friksi antar warga terkait perizinan oleh lembaga tertentu atau perseorangan. “Camat harus segera menyiapkan diri mengimplementasikan aturan baru itu,” pintanya.Kewenangan baru camat belum akan diberlakukan dalam waktu dekat ini. Itu mengingat Perbup baru disahkan pertengahan Agustus 2014. Pemda sedang menyiapkan materi untuk keperluan bimbingan teknis bagi para camat.(yog/din)