JOGJA – Hambatan teknis perdagangan oleh negara-negara luar terhadap Indonesia masih terjadi. Direktorat Pegamanan Perdagangan (DPP) Ditjen Perdangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI mencatat selama kurun waktu 1990-2014 telah menangani 257 kasus.Direktur DPP Ditjen Perdangan Luar Negeri Oke Nurwan memaparkan, terdapat 28 negara mitra dagang Indonesia yang masih melakukan hambatan teknis perdagangan. Dari kasus-kasus tersebut, sebanyak 192 kasus tuduhan dumping, tuduhan subsidi 19 kasus, tindakan safeguards 46 kasus. “Negara yang aktif melakukan tuduhan adalah Uni Eropa. Memang ekspor Indonesia tidak besar. Tetapi kesuksesan memasarkan produk di Eropa berimbas meningkatkan perdagangan di negara lain,” kata Oke usai menjadi pembicara dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai penanganan hambatan untuk meningkatkan pengamanan akses pasar ekspor di Hotel Grand Zuri kemarin (28/8).
Dia mengungkapkan negara seperti Uni Eropa, India, Australia dan Amerika Serikat sedikitnya telah melakukan tuduhan 19 kali dalam kurun waktu 24 tahun. Saat ini penggunaan instrument dumping, subsidi, serta safeguard tidak hanya dilakukan oleh negara maju tetapi juga negara berkembang.Seperti pada 2007 silam, tuduhan safeguard terhadap produk travel goods, handbags dan similar containers serta melakukan safeguard review 2011 sehingga dikenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) sejak 2008. Dimana tahun ketiga maksimal BMTP sebesar USS 4.50 per pieces.Salah satu perusahaan DIJ yang terkena dampaknya adalah CV Enyn Leather and Natural Handycraft yang ada di Jalan Parang Tritis serta CV Syahlan Collection di Jalan Gambiran. “Berkat sikap kooperatif dari perusahaan dan upaya pembelaan dari pemerintah maka ekspor barang-barang tersebut masih dapat dilakukan dan terhindar dari pengenaan bea masuk yang lebih besar,” jelasnya.
Menurutnya, praktik perdagangan internasional yang ideal sebagaimana diamatkan oleh world Trade Organization (WTO) ternyata dalam implementasinya masih belum menunjukkan hasil optimal. Ini dibuktikan dengan masih banyaknya sesama anggota WTO yang tetap melakukan proteksi terhadap industri. “Salah satu produk terbesar ekspor yang mendapat hambatan adalah minyak kelapa sawit. Mulai dari isu perusakan lingkungan dan kesehatan. Padahal, ini semata-mata guna melindungi produk minyak mereka,” jelasnya.Salah satu hambatan ekspor yang diterapkan di Eropa adalah mengenai sistem legalitas kayu. Ketua Asmindo DIJ Yuli Sugianto mengungkapkan, untuk mendapatkan sertifikasi legalitas saja harus merogoh kocek sampai Rp 30 juta. “Oleh karenanya, para perajin dari usaha kecil menengah benar-benar memerlukan pendampingan dari pemerintah untuk menghadapi hambatan-hambatan kebijakan dalam ekspor,” jelasnya. (bhn/ila)