NUANSAperkantoran balai desa Panggungharjo, Sewon begitu terasa. Selasa (26/8) sore itu seluruh ruang kerja di balai desa masih tampak aktivitas para staf dan pamong desa. Sementara sang lurah masih ada pertemuan di ruang kerjanya dengan beberapa koleganya. Sekitar 30 menit kemudian pria yang akrab disapa Yudi ini baru dapat menemui wartawan koran ini. Dia masih lengkap dengan seragam khas lurah berwarna krem. Bukan di ruang kerjanya, Yudi lebih memilih bercengkrama di emperan salah satu bangunan balai desa. Dari sini obrolan pun mengalir cerita seputar sepak terjangnya selama dua tahun menjabat sebagai lurah.
Sejak mencalonkan diri sebagai salah satu calon lurah, Yudi memang getol mengusung jargon “lawan politik uang” selama masa kampanye. Jargon ini pun kemudian dia pertahankan hingga terpilih dan menjabat sebagai lurah. Usai dilantik, Yudi langsung tancap gas. Ada beberapa agenda kerja baru yang dia gulirkan. Yang paling mencolok adalah reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan kebijakan pemerintah desa (pemdes).Pada umumnya, jenjang karir staf dan pamong desa di berbagai desa maupun kelurahan, mentok hingga pensiun. Ketika memulai karir sebagai carik (sekretaris desa), misalnya, otomatis jabatan itu akan melekat hingga memasuki pensiun.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kinerja mereka. Padahal, pekerjaan serta tanggung jawab staf dan pamong desa tidak hanya memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. “Pendapatan mereka pun juga mentok,” tutur bapak dua anak ini. Alhasil, untuk mendorong dan meningkatkan kinerja mereka, disusunlah dokumen penetapan kinerja. Melalui dokumen ini, staf dan pamong desa dapat membaca dan memahami kinerja selama setahun. Reward berupa tambahan insentif dan remunerasi pun akan diberikan bagi mereka yang sukses merealisasikannya. Agar akuntabel, Pemdes Panggungharjo menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIJ untuk mereview dokumen tersebut. Demikian pula dengan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes), dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Assistment BPKP dibutuhkan untuk mereview dokumen-dokumen tersebut.
Menurut Yudi, kerja sama pemdes dengan BPKP dalam assistment ini merupakan satu-satunya di Indonesia. “Untuk transparansi, kami juga punya sistem informasi desa. Bentuknya ada portal dan koran,” urai Yudi dengan menyebutkan media koran yang diberi nama Koran Tempel ini.Koran yang dimaksudkan adalah koran seperti pada umumnya koran, namun diterbitan oleh Pemerintah Desa Panggungharjo. Sesuai dengan namanya, koran ini ditempelkan di sejumlah tempat strategis di 118 RT. Koran ini dipublikasikan sebulan sekali. Isinya berupa seluruh kebijakan yang diterbitkan pemdes. Menurut Yudi, penghargaan Adikarya Bhakti Praja merupakan bonus. Sebab, upaya reformasi birokrasi merupakan agenda yang didesain sejak awal.
Meski begitu, Yudi mengaku bangga. Sebab, baru kali ini desa di DIJ mendapatkan predikat sebagai desa dan kelurahan terbaik nasional. Apalagi, dalam nominasi enam besar perlombaan tahunan ini Desa Panggungharjo bersaing ketat dengan Desa Solok, Sumatera Barat. Desa tempat kelahiran Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. “Kelebihan Panggungharjo adalah karena memasukkan perspektif pelaksanaan undang-undang desa,” ungkapnya.Undang-undang Nomor 06/2014 tentang Desa bakal diberlakukan dalam waktu dekat ini. Kesiapan birokrasi pemdes mutlak diperlukan untuk menjalankan undang-undang yang juga mencantumkan anggaran sebesar Rp 1 miliar lebih ini kepada setiap desa.”Kalau tidak siap ya ini bisa menjadi boomerang. Bisa-bisa nanti banyak lurah yang pindah tempat (di balik jeruji besi) kalau tidak siap,” beber lulusan farmasi UGM ini.
Masih ada banyak program lain Desa Panggungharjo. Diantaranya kartu sehat, dan asuransi pendidikan. Semuanya bagi kepala keluarga (KK) miskin. Menariknya, berbagai program tersebut lagi-lagi dijalankan dengan menggandeng pihak ketiga. Untuk kartu sehat, misalnya, pemdes bekerja sama dengan CSR Rumah Sehat Baznas. Kemudian, asuransi pendidikan bekerja sama dengan CSR Bumi Putera.Mahasiswa S2 Ilmu Pemerintahan APMD ini mengaku banyak perusahaan yang berinvestasi kerap memberikan government permit kepada dirinya. Bentuknya berupa uang. Nilainya pun lumayan besar. Hanya saja, dia menolaknya. Dia menyarankan perusahaan terkait agar menyalurkan uang tersebut melalui program CSR.
“Makane kok jabatan lurah dadi rebutan. Lagi ngerti nek ono kuine (Makanya jabatan lurah jadi rebutan. Baru tahu kalau ada itunya),” kelakar pria yang mengaku sudah satu semester jarang masuk bangku perkuliahan S2 ini.Atas berbagai prestasi itu pula, Seknas Jokowi kemudian menimba ilmu di Pemdes Bangunharjo. Wacana presiden terpilih Jokowi untuk membentuk kementerian pemberdayaan masyarakat desa (PMD), rupanya bukan isapan jempol. Bahkan rencananya, Seknas Jokowi bakal menggelar simposium nasional di desa yang memiliki 8000 KK ini.(*/jko)