WONOSARI – Massa dari aliansi masyarakat tolak RUU pilkada tidak langsung menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Gunungkidul, kemarin (24/9). Para pendemo yang terdiri dari gabungan LSM, memaksa anggota dewan untuk menentukan sikap politik mendukung pilkada langsung.
Aksi yang diawali dengan long march tersebut bergerak dari Bundaran BPD Wonosari menuju kantor wakil rakyat. Di sepanjang jalan, mereka berorasi mengajak seluruh lapisan masyarakat menolak pilkada tidak langsung.
Peserta demo sempat tertahan di depan gedung DPRD karena tidak diizinkan masuk oleh petugas kepolisian. Peserta aksi boleh masuk, namun hanya perwakilan. Terang saja, penjelasan dari polisi membuat mereka naik darah.
Setelah dilakukan negosiasi, semua pendmo dipersilakan memasuki kompleks gedung DPRD. Persis di depan pintu rapat paripurna, insiden kembali terjadi ketegangan.Massa merangsek masuk ke dalam, namun dihadang petugas.
Tak berlangsung lama, pendemo berhasil menemui wakil rakyat dan menyalurkan aspirasi. Rombongan diterima Ketua DPRD Gunungkidul Suharno dan sejumlah tokoh Koalisi Merah Putih (KMP), di antaranya PKS dan Gerindra.
“Aspirasi masyarakat terkait penolakan pilkada tidak langsung, kami tampung dan akan kami sampaikan ke DPRD RI. Kami tidak memiliki kewenangan apa-apa. Apapun keputusan di Senayan, adalah demokrasi yang terbaik,” kata anggota kolaisi merah putih dari Gerindra, Lagiyo.
Hal senada disampaikan politisi PKS, Imam Taufik. Menurut dia, perbedaan pendapat itu biasa. Untuk itu semua pihak harus menyikapi semua perbedaan dengan baik. Senada dengan politisi Gerindra, Imam menyerahkan sepenuhnya kepetusan RUU pilkada ke DPR RI. “Kalau ditanya bagaimana sikap politik, mendukung atau menolak (RUU pilkada), kami tidak bisa menjawab,” ucap Imam.
Mendengar jawaban itu, kordinator aksi Rino Caroko mengaku kecewa. Dia menuding KMP tidak mampu memenuhi permintaan rakyat, tidak berani mengambil sikap dengan tegas. “Pilkada melalui DPRD memberangus pendidikan politik rakyat,” kata Rino.
Sementara itu politisi PDIP Suharno dengan lantang mendukung pilkada langsung. Namun demikian, Ketua DPRD Gunungkidul itu menyinggung tingginya cost politik dalam pemilu. Banyaknya pejabat yang terbelit kasus korupsi, diklaim karena kesalahan rakyat juga. “Karena cost politik di masyarakat mahal, maka muncul korupsi,” kata Suharno. (gun/jko)