PTUN Menangkan Gugatan Hendra Eka Nugraha

SLEMAN – Pemkab Sleman mengajukan upaya banding ter-hadap vonis majelis hakim Peng-adilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogjakarta yang memenangkan gugatan Hendra Eka Nugraha terhadap bupati Sleman. Majelis yang diketuai Sarjoko SH mengabulkan gugatan serta menyatakan Surat Keputusan (SK) Bupati Sleman Nomor 462/Kep.KDH/A/2013 tidak sah dan batal demi hukum. SK tertanggal 6 No-pember 2013 itu tentang penge-sahan Hadi Subronto sebagai kepala Desa Sukoharjo, Ngaglik periode 2013-2019. “Kan, masih ada upaya hukum lain. Banding dulu, dong,” ujar Sekretaris Daerah Pemkab Sleman Sunartono ke-marin (26/9). Dengan upaya banding itu berarti vonis hakim belum berkekuatan hukum tetap (inkrach). Pemerintahan di Suko-harjo juga tetap berjalan dengan kepemimpinan Hadi Subronto.
Selama masih ada upaya hukum yang bisa ditempuh, pemkab bakal menempuhnya. Teknis dan persiapannya digodog di Bagian Hukum. Setelah mentok, pemkab baru akan memikirkan langkah selanjutnya untuk menyikapi putusan persidangan.Hakim memberi tenggang wak-tu 14 hari bagi penggugat dan tergugat untuk menyatakan sikap. Dalam persidangan terungkap bahwa SK bupati yang menetap-kan Hadi Subronto sebagai ke-pala Desa Sukoharjo melanggar azas persamaan dan kepatutan. Pertimbangan hakim, dari ke-terangan beberapa saksi, saat pemilihan kepala desa 20 Ok-tober 2013, ada perbedaan pendapat oleh panitia pemun-gutan suara terhadap kondisi surat suara hasil pencoblosan. Sebagian surat suara yang dicoblos menembus bagian lipatan lain dianggap sah. Namun sebagian lainnya tidak sah. Kon-disi itu dianggap merugikan penggugat. Saat itu, penggugat sebagai calon nomor urut 1 memperoleh 1.842 suara. Kalah dari Hadi Subronto yang me-raup 2.094 suara.
Atas hasil tersebut, Hendra mengajukan protes kepata pani-tia pilkades di desa setempat. Karena merasa diperlakukan tak adil oleh panitia, Hendar lantas melayangkan gugatan ke PTUN pada 17 Pebruari 2014.Hendra mengatakan, ada indi-kasi kecurangan di empat TPS. Yakni di Griya Perwta Wisata, Klidon, Gemutri, dan Yatah. “Ada sekitar 300 suara yang seharusnya sah tapi dianggap gugur oleh pa-nitia,” bebernya.
Hendra mengklaim, kondisi surat suara yang dianggap tak sah sesuai Peraturan Daerah Sleman Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Yakni ada dua lubang pada kartu tapi tak sampai mengenai gambar calon lain. “Itu sah sesuai perda,” tegasnya.Untuk memperoleh keadilan, Hendra telah menggugat panitia pilkades ke Pengadilan Tata Usa-ha Negara (PTUN). Gugatan di-tembuskan ke Badan Permusya-waratan Desa, Camat, dan Pem-kab Sleman.
Kabag Pemdes Sleman Sukarno mengaku mendapat tembusan terkait gugatan tersebut. Dia menuturkan bahwa gugatan ter-jadi lantaran ada selisih suara signifikan. Kades terpilih Hadi Subronto memperoleh 2.094 suara. Selisih 252 suara dari Hendra. Dari total suara pemilih ada 437 yang dianggap gugur oleh panitia. Atau dicoblos pada salah satu gambar calon, namun tembus hingga kena logo pilkades.Artinya, jika suara gugur disahkan, maka Hendralah yang berpotensi menjadi kades terpilih. Namun, panitia menganggap suara tersebut tak sah dan gugur. “Itu menuai protes. Penyelesaiannya di penga-dilan,” jelas Sukarno. (yog/din/ty)