APBD Murni 2015 Dipangkas 10 Persen

BANTUL – Kondisi keuangan pemkab kembali defisit. Salah satu penyebabnya adalah menu-runnya dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Dampaknya nilai belanja pada APBD Murni 2015 dipangkas hingga 10 persen.
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Didik Warsito menyebut-kan, defisit anggaran mencapai Rp 152 miliar. Guna menyiasati defisit tersebut tim anggaran pemerin-tah daerah (TAPD) kemudian melakukan rasionalisasi. Hasilnya, APBD Murni 2015 diputuskan mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2014. “Itu pun masih ditu-runkan sepuluh persen,” terang Didik akhir pekan lalu.Ternyata, upaya tersebut pun masih menyisakan defisit sekitar Rp 15 miliar. Alhasil, berbagai program kegiatan di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pun kemudian juga ikut dipang-kas untuk efisiensi anggaran.
Didik menerangkan, sasaran pemangkasan atau bahkan peniadaan program-program di setiap SKPD adalah kegiatan yang tidak berkaitan dengan pening-katan kesejahteraan masyarakat. “Jadinya SKPD harus melakukan rasionalisasi perjalanan dinas, kemudian juga honor,” ujarnya.
Didik menguraikan, kebutuhan belanja pada APBD Murni 2015 sekitar Rp 1,7 triliun. Semen-tara pendapatan daerah dinilai masih sangat minim. Itu karena nilai sejumlah pos pendapatan daerah menurun. Di sisi lain, ada pos belanja anggaran yang membengkak. Bekas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trans-migrasi ini mencontohkan, DAU 2014 turun dari Rp 949 miliar menjadi Rp 942 miliar.
“Sedangkan kebutuhan men-jadi ADD (alokasi dana desa) sekitar Rp 97 miliar,” sebutnya.Membengkaknya angka ADD pada APBD Murni 2015 ini meny-usul berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.”Tapi kami belum mengerti kegunaannya untuk apa.
Kami juga belum tahu juklak dan juknisnya kyak apa. Kami menunggu PP-nya,” ungkapnya.
Alhasil, sambung Didik, minimnya anggaran tersebut berdampak pada penempatan pos anggaran pada KUA-PPAS APBD 2015 sampai saat ini masih belum sempurna.
Misalnya, pos belanja gaji pegawai masih te-risi Rp 647 miliar dari total kebutuhan Rp 697 miliar. Selanjutnya, pos ang-garan untuk ADD masih terisi Rp 16,9 miliar dari nilai total kebutuhan Rp 97 miliar. (zam/din/ong)