Fasilitasi Kredit Perumahan Masyarakat Menengah Bawah

JOGJA – Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIJ bersama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU0 dalam penyaluran pinjaman bagi kredit perumahanan rakyat (KPR). Melalui BPD DIJ, diharapkan masyarakat kelas menengah ke bawah bisa memanfaat kredit untuk mendapatkan rumah.
Direktur Utama PT SMF Raharjo Adi Susanto mengatakan, pihaknya memberikan penyalu-ran pembiayaan perumahan dengan tenor yang panjang dan bunga tetap. Besaran plafon yang dilayani berkisar Rp 250 juta – Rp 500 juta dengan suku bunga fix rate 7,25 persen. Adapun tenor pinjamannya bervariasi. Mulai dari 1 tahun, 7, hingga 10 tahun.
“Kami berupaya mendukung program pemerintah, terkait perumahan rakyat dengan menya-sar kalangan ekonomi menengah bawah. Dengan suku bungan tetap dan tenor yang panjang, diharapkan kelas ekonomi bisa terfasilitasi dalam mendapatkan perumahan,” papar Raharjo usai penandatanganan MoU di Kantor Pusat BPD DIJ Jalan Tentara Pelajar, pekan lalu.
Raharjo mengungkapkan, per-masalahan kepemilikan rumah secara nasional masih terkendala. Sebab kebutuhan perumahaan saat ini mencapai 1,5 juta unit per tahun. Apalagi, rasio KPR terhadap PDB masih kecil, hanya 3,33 persen dari total 200 juta lebih penduduk. Sedangkan KPR perumahan masih di bawah 10 persen atau sebesar 8,3 persen.
“Indonesia masih tertinggal dengan Malaysia, Hongkong, dan lainnya yang mencapai 30-40 persen. Jadi, potensi pembiayaan rumah ke de-pannya masih besar,” tegasnya.
Direktur Utama Bank BPD DIJ Bambang Setiawan mengatakan, portfolio KPR BPD belum sebesar bank umum lainnya. Dengan kerja sama tersebut, BPD DIJ ingin mengubah stigma, BPD bu-kan bank pegawai negeri sipil (PNS).
“Masyarakat bisa memanfaatkan kredit perumahan dengan suku bunga dan risiko relatif terken-dali,” jelasnya.Bambang menjelaskan, pinjaman KPR saat ini diminati masyarakat yang membutuhkan dana untuk perumahan. Adapun di Bank BPD DIJ, angka penyaluran pinjaman KPR baru mencapai 5 persen dari total RP 5 triliun kredit yang disalurkan.
Menurutnya, tingginya harga lahan menjadi tantangan utama dalam penyaluran pinjaman KPR. Terutama bagi kalangan menengah ke bawah. Bahkan, jika dikompa-rasikan dengan provinsi lain, harga tanah di DIJ lebih tinggi.
“Ini menyebabkan harga pe-rumahan menjadi cukup mahal dan berimbas pada ketidak-mampuan masyarakat ekonomi bawah mencari pinjaman dana,” katanya. (bhn/hes/ong)