MAGELANG – Pembahasan Tata Tertib (Tatib) DPRD Kota Magelang oleh panitia khusus (Pansus) yang dipimpin Muh Haryadi me masuki tahap finalisasi. Saat ini, tinggal menunggu beberapa masukan lagi. Terutama soal muatan lokal, demi sempur-nanya aturan yang akan digunakan untuk lima tahun ke depan. Ini termasuk menggali dan ber-konsultasi ke Pemprov Jateng ser-ta daerah lain yang sudah me-nyelesaikan Tatib.
“Besok tinggal rapat finalisasi. Karena materi sudah 80 persen final. Tinggal konsultasi ke provinsi atau ke daerah lain demi kesem-purnaan,” kata Haryadi kemarin (2/11).
Saat ditanya soal muatan lokal yang ingin dimasukkan, pria yang juga ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) menyebut, soal jam datang dan pulang dewan. “Kami inginnya jam datang dewan pukul 08.00 dan pulang 15.30. Ini demi perbaikan dewan ke depan. Agar produknya juga lebih bagus,” paparnya
Pria yang sebelumnya meniti karir sebagai PNS ini menegas-kan, materi Tatib yang saat ini digodog di dewan mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ditambah sedikit dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pe-nyusunan Peraturan DPRD mengenai Tata Tertib Dewan
“Kalau UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 tidak banyak diacu. Karena perbedaan yang mendasar antara UU Nomor 17 Tahun 2014 dengan UU Nomor 23 tahun 2014 hanya pada soal pemilihan kepala daerah. Pada UU Nomor 23, masih mengguna-kan cara langsung, sedang UU Nomor 17 melalui dewan. Hal tersebut hingga saat ini belum jelas aturannya,” ungkapnya.Haryadi menargetkan minggu ini semua pembahasan tatib selesai, sehingga pada minggu depan bisa disahkan melalui rapat paripurna dewan.
“Senin besok (hari ini) baru finalisasinya. Bukan paripurna-nya. Kami usahakan bisa di sahkan minggu depan,” janjinya.
Seperti diketahui, DPRD Kota Magelang masih berkutat pada pembahasan Tatib. Dampaknya, hingga kini, alat kelengkapan (Alkap) dewan seperti komisi, badan anggaran, dan lainnya belum terbentuk. Mereka baru bisa membentuk badan legis-lasi (Baleg) yang ditindaklanjuti pembentukan Pansus guna mem-bahas tata tertib (Tatib) dewan.
“Iya, saat ini agenda baru pem-bahasan tata tertib dewan,” kata Ketua DPRD Kota Magelang HY Endi Darmawan.Anggota Fraksi PDIP Budi Prayitno menilai, saat ini pihaknya tak terlambat dalam pembentukan alkap. Karena beberapa daerah yang menyelesaikan tatib, nanti-nya juga harus menyesuaikan aturan perundangan yang baru.
“Aturan yang baru, Badan Legislasi sepertinya bakal diubah. Begitu juga soal komisi. Jadi, meski tatib belum jadi, nantinya soal penyelesaian alat keleng-kapan dewan bakal bareng dengan daerah lain. Karena daerah yang menyelesaikan tatib harus menyesuaikan aturan baru. Sedang kami sudah langsung mengadoposi,” urainya.
Pria yang menjadi Ketua PAC PDIP Magelang Utara ini me-neruskan, persoalan keter-lambatan Partai Demokrat saat memasukkan nama pimpinan dewan menjadi awal dari proses yang tertunda.
Pada 9 Oktober lalu, DPRD Kota Magelang membentuk Ba-dan Legislasti, badan itu sepakat membentuk Pansus guna pem-bahasan tatib dewan pada 16 Oktober. Ketua Fraksi PDIP Win-darti Agustina ditunjuk sebagai ketua Baleg dan wakilnya Muh Haryadi. (dem/hes/ong)