GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA
BAHAS REBRANDING JOGJA: Herry Zudianto saat memberi masukan kepada Hermawan Kertajaya (dua dari kanan) saat Forum Group Discussion (FGD) rebranding Jogja di Gedung BPD DIJ, kemarin (2/11).

Pemprov Tak Mau Tergesa-gesa

JOGJA – Pemprov DIJ memilih langkah hati-hati merespons rencana perubahan logo atau brand baru Jogja. Alasannya, pemprov ingin banyak mendengarkan masu-kan dari masyarakat.
“Kami tidak akan memutuskan da-lam waktu segera,” ungkap Kepala Bappeda DIJ Tavip Agus Rayanto se-belum menutup forum diskusi kelompok bertema Tindak Lanjut Urun Rembug Logo Baru Jogja yang digelar di Bank BPD DIJ, kemarin (2/11).
Tavip mengungkapkan, institusinya hanya berperan sebagai fasilitasi. Karena itu, seluruh masukan maupun kritik akan ditampung.
Rencananya, semuanya bakal dilaporkan ke Guber-nur DIJ Hamengku Buwono X sebagai pemilik otoritas tertinggi yang memu-tuskannya. HB X akan menjadi pe-nentu akhir atas pengajuan sejumlah alternatif yang diajukan panitia.
“Kami juga akan komunikasikan melalui sosial media,” ungkap pejabat kelahiran 7 November 1964 ini. Tavip menambahkan, perubahan logo itu tak sekadar bermakna simbolis.
Namun diharapkan juga mem-bawa perubahan terhadap kultur dan mental birokrat di lingkungan pemprov. Terutama, terkait dengan pelayanan birokrasi.
“Jadi lebih punya makna,” tukas mantan As-sekprov Pemerintahan dan Kesra Setprov DIJ tersebut.Diskusi membahas perubahan logo Jogja Never Ending Asia yang diluncurkan 2003 silam dihadiri sejumlah elemen.
Mereka adalah para pemerhati yang banyak mem-berikan sumbang saran terkait rencana perubahan logo Jogja. Khususnya para praktisi desain yang ada di kota ini.
Ada sekitar 30 orang, baik me-wakili pribadi maupun lembaga diundang dalam pertemuan itu. Di antaranya tampak Wali Kota Jogja peridoe 2001-2011 Herry Zudianto, anggota Dewan Pen-didikan Provinsi DIJ Heri Dendi, dan Sekprov DIJ Ichsanuri se-bagai pihak pengundang.
Pakar Marketing dari Surabaya Hermawan Kertajaya yang dip-asrahi HB X menggarap peruba-han logo Jogja itu juga hadir. Hermawan juga mengapresiasi dengan munculnya pro kontra terkait desain logo baru Jogja yang telah dikenalkan dalam acara urun rembug Selasa (28/10) lalu.
“Tidak apa-apa. Dalam teori pemasaran, branding yang ber-hasil adalah yang mengundang banyak pertanyaan,” kata CEO Markplus Inc ini.
Dengan adanya pro kontra tersebut menunjuk-kan banyak pihak yang merasa memiliki logo itu. Perdebatan yang mengemuka, lanjut dia, bukan pada terkait logo yang memuat filosofi Jogja. Namun lebih pada ketidakcocokan pada visualisasi logo.
Sedangkan Herry Zudianto men-gatakan, membahas karya seni tak bisa meninggalkan sisi subjektifi-tas. Satu karya dipandang satu orang bagus, namun oleh pihak lain di-katakan sebaliknya.
“Karya seni kalau dikupas me-nimbulkan perdebatan,” katanya. Meski demikian, hal itu tak bo-leh terjadi bila telah menyangkut hakekat dari filosofi Jogja. “Jog-ja memang istimewa, istimewa segalanya,” ucapnya.
Mewakili pemprov, Ichsanuri mengucapkan terima kasih atas besarnya atensi masyarakat. Teru-tama dengan kesediaan memenuhi undangan diskusi.
“Hari Minggu tapi yang hadir banyak. Ini luar biasa,” kata Ichsanuri.
Pemprov Diminta Jelaskan Dana Rp 1,5 M
Polemik logo baru “Jogja, A New Harmony” mulai mereda. Apala-gi setelah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ menggelar Forum Ground Discussion (FGD) di kantor BPD DIJ kemarin (3/11) sore.
Hanya saja, polemik mulai ber-geser dari penggunaan font baru Jogja terbaca Togua itu ke besaran anggaran yang menelan dana Rp 1,5 miliar bersumber Dana Keis-timewaan (Danais). Dari kalangan wakil rakyat meminta pemprov bisa terbuka terkait anggaran re-branding tersebut.
“Saya kira kalau pemprov bisa menjelaskan ke publik peng-gunaan anggaran sebesar itu, tak akan menjadi pertanyaan,” tutur Wakil Ketua I DPRD DIJ Arif Noor Hartanto, kemarin.
Ia mengungkapkan, sesuai prinsip good governance, akun-tabilitas sangat penting. Karena hal ini menyangkut dengan uang negara yang notabene uang ra-kyat. “Jadi sah-sah saja jika ma-syarakat yang merasa memiliki anggaran, ikut mengkritisi,” tan-das politikus dari PAN ini.
Oleh karena itu sesuai dengan kewajiban, Pemprov DIJ mesti menjelaskan penggunaan ang-garan tersebut ke publik.
“Tidak perlu ada yang ditutupi. Saya yakin soal anggaran itu bisa di-pertanggungjawabkan,” lanjutnya.
Ia menambahkan untuk proses penggantian logo “Jogja, Never Ending Asia”, pihaknya sama sekali tak pernah terlibat. Dewan hanya tahu saat masyarakat mu-lai menolak logo yang masih dalam penyusunan itu.
“Bagaimana kami ikut menje-laskan ke publik kalau tidak per-nah diajak bicara,” sambung Ketua DPRD Kota Jogja periode 2004-2009 yang asli Kotagede ini.
Lain halnya dengan Chang Wendryanto. Politikus PDIP ini mempertanyakan besaran ang-garan itu karena hingga kini masih menimbulkan pro dan kontra.
“Karya intelektual memang tak terbatas. Tapi, jangan untuk meng-habiskan anggaran,” tandasnya.
Kepala Sub Bidang Admimistra-si Publik dan Keuangan Bap-peda DIJ Erni Widyastuti men-jelaskan, saat ini logo baru ter-sebut masih dalam penyusunan. Bahkan kemarin pihaknya sudah melaksanakan FGD dengan me-libatkan berbagai pihak.
“Saat ini memang proses untuk mencari masukan. Tahapannya seperti itu. Jadi, kalau masih ada pro dan kontra, itu memang wa-jar,” jelas Erni. Ia menargetkan penggarapan logo selesai Novem-ber 2014. Saat itu logo yang ada sudah harus fix. (eri/laz/ong)