FPDIP Mewanti-wanti KMP

JOGJA – Pembahasan tata ter-tib DPRD DIJ belum juga kelar. Hingga sekarang pembahasan terus berlarut-larut. Polarisasi antardua kubu yakni Koalisi Merah Putih (KMP) v Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak dapat dielakkan.
Bahkan secara terang-terangan, kubu KIH mewanti-wanti agar KMP tidak mereali-sasikan rencana menguasai seluruh alat kelengkapan (alkap) sebagaimana terjadi di DPR RI.
“Kami ini bagaimana pun ada-lah bagian dari DPRD. Kalau tatib ini disahkan, terus nantinya kami dibiarkan tidur di luar gedung dewan, tentu itu tidak baik,” ung-kap anggota Pansus Tatib DPRD DIJ dari Fraksi PDI Perjuangan Joko Purnomo kemarin (2/11).
Politikus yang pernah men-jadi ketua DPRD Bantul Periode 2004-2009 itu mengatakan, pola sapu bersih yang terjadi di DPR RI kurang tepat diterapkan di daerah. Mestinya pengisian jabatan alkap dilakukan dengan pola sharing atau pembagian kekuasaan melalui musyawarah mufakat. Pola itu telah dilakukan sejak dewan periode sebelumnya.
“Dulu ada satu orang dari se-buah partai, meski hanya satu kursi tetap kita beri jabatan wa-kil ketua komisi. Kalau seperti itu kan indah,” cetus pria yang piawai bermain ketoprak ini.
Senada, anggota FPDIP lainnya Rendradi Suprihandoko merasa malu bila pengisian alkap menim-bulkan keruwetan. Apalagi bila sampai deadlock dan mengharus-kan Gubernur DIJ Hamengku Bu-wono X turun tangan mencairkan kebekuan dewan.
“Ini urusan rumah tangga dewan. Jangan sampai nanti gubernur ikut turun tangan. Kalau seperti itu memalukan kita semua sebagai wakil rakyat,” kata ketua DPRD Sleman 2004-2009 ini.
Pernyataan Joko dan Rendra-di itu sebelumnya juga disam-paikan saat rapat kerja pansus pada akhir pekan lalu Kamis (30/10). Rapat pansus yang di-pimpin Eko Suwanto dari FPDIP untuk kali kesekian berakhir buntu. Bahkan rapat lanjutan yang sedianya diadakan Jumat (31/10) gagal digelar.
Gara-garanya muncul berbagai silang pendapat dari dua kubu tersebut. Tak hanya di jalur for-mal, upaya lobi lewat pembica-raan nonformal yang digalang pimpinan DPRD juga tak mem-buah hasil.
Selain format pengisian alkap, rapat pansus juga diwarnai per-debatan terkait beberapa hal. Di antaranya menyangkut keten-tuan anggota dewan harus ber-domisili di ibukota Provinsi DIJ, yakni Kota Jogja, dan penggu-naan kata provinsi di tatib tersebut.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIJ Janu Ismadi menegaskan, tak ada instruksi dari partainya agar dilakukan sapu bersih alkap.
“Yang ada kami diminta mem-percepat menyelesaikan pem-bahasan tatib. Tatib harus se-gera disahkan dan jangan dit-unda-tunda,” desaknya.
Sedangkan Ketua Fraksi Partai Gerindra Suroyo dan Ketua Fraksi PKS Arief Budiono cen-derung bisa memahami tidak dipakainya kata provinsi.
Adapun Arif Setiyadi, anggota pansus dari FPAN mengatakan bakal berkonsultasi lebih dulu dengan induk partainya. “Beri kami waktu,” ucapnya. (eri/laz/ong)