Pemkab Lakukan Reformasi Birokrasi Pada 2015

BANTUL – Rencana perampingan struktur organisasi satuan kerja pe-rangkat daerah (SKPD) baru dapat direalisasikan pada tahun depan. Ada dua faktor penyebab terkait mundur-nya realisasi reformasi birokrasi ini. Yaitu minimnya waktu pembahasan, serta adanya perubahan struktur ke-menterian pada pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla
Sekretaris Daerah (Sekda) Riyantono mengatakan, pemkab sudah mengan-tongi konsep perampingan struktur organisasi SKPD. Hanya saja, pemkab saat ini masih fokus membahas APBD Murni 2015. Itu karena ada banyak upaya rasionalisasi menyusul defisit anggaran pada APBD Murni 2015. “Kalau mau dibahas sekarang ora ono kesempatan (waktu),” terang Toni, sa-paan akrabnya akhir pekan lalu.
Di samping itu, adanya perubahan struktur kementerian pada pemerin-tahan era Joko Widodo – Jusuf Kalla mendorong pemkab untuk melakukan penyesuaian kembali atas konsep reformasi birokrasi tersebut.
Meskipun begitu, Toni memperki-rakan pasca reformasi birokrasi nan-ti SKPD hanya akan berjumlah 33 unit. Saat ini, SKPD sebanyak 42 unit. Selain merampingkan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal (Dikme-nof) dan Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas), pada reformasi birokrasi nanti pemkab juga akan mendirikan satu SKPD baru. “Dinas Kebudayaan harus otonom,” ujarnya.
Pendirian Dinas Kebudayaan ini bagian upaya dari adanya dana keis-timewaan. Saat ini, Kebudayaan ma-sih menyatu dalam Dinas Kebuday-aan dan Pariwisata.
Toni menegaskan, reformasi biro-krasi ini juga sebagai salah satu upaya mensiasati minimnya pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemkab. Sebab, PNS pemkab saat ini sekitar 11 ribu orang. Dari jumlah itu, 8 ribu diantara-nya merupakan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. “Sekarang hampir semua SKPD nggak ada yang ngomong nggak kekurangan pegawai,” tandasnya.
Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Ban-tul Amir Syarifudin mengatakan, pe-rubahan struktur kementerian pada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla juga berdampak pada nomen-klatur anggaran. Karena itu, pemba-hasan reformasi birokrasi di internal pemkab harus melalui kajian yang mendalam. “Perlu banyak pertimbangan dan juga masukan nanti,” jelasnya.
Karena itu, pembahasan Raperda tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) kemungkinan bisa mun-dur. Pada Prolegda 2014, raperda ter-sebut bakal dibahas pada triwulan keempat. “Sangat mungkin (mundur). Tetapi saya belum tahu hasil rapat di Banleg (Badan Legislasi) seperti apa,” tambahnya. (zam/din/ong)