Pasal yang Digunakan Dinilai Tidak Tepat

SLEMAN – PSS Sleman benar-benar mendapatkan angin segar dalam rencana mereka melakukan banding atas hukuman diskuali-fikasi dari kompetisi yang dijatuh-kan Komisi Disiplin (Komdis) PSSI pekan lalu. Sebab, selain ternyata memang dapat dibanding, dasar hukum yang digunakan Komdis benar-benar tidak tepat.
Dalam Surat Keputusan (SK) Komisi Disiplin (Komdis) PSSI Nomor 175/DU/KD-PSSI/X/2014, tertulis PSS dinyatakan telah mela-kukan tingkah laku buruk melang-gar Statuta PSSI mencederai prin-sip dasar dan integritas sepak bola de ngan me lakukan dua gol bu-nuh diri se-cara se ngaja kala men-jamu PSIS Sema rang di Stadion Sasana Krida Aka demi Angkatan Udara dalam la ga terakhir babak Delapan Besar Divisi Utama 2014 Grup N
Lebih lanjut Komdis menyebut tingkah laku ini melanggar Sta-tuta PSSI, Fairplay Code, Doktrin Olahraga, serta Kode Disiplin PSSI 2014 pasal 60 jo pasal 144.Menurut pakar hukum sepak bola yang juga mantan anggota Komisi Banding (Komding) PSSI Triyandi Mulkan, pasal yang digunakan Komdis tidak nyam-bung.
Pasal 69 sama sekali tidak mengatur tingkah laku buruk tim. Sebab, pasal itu ternyata mengatur kewajiban pemain untuk melakukan tes doping. Sedangkan pasal 144 berbunyi soal pengambilan keputusan via telekonferensi.
“Dari kedua pasal ini saja sudah sangat terlihat kalau dasar hukum yang digunakan Komdis PSSI tidak nyambung. Saya prihatin mengapa Komdis PSSI saat ini bisa sangat kacau,” ujarnya, saat ditemui di kediamannya, Jalan Pakuningratan, Jogja.
Menurut pria yang akrab disapa Bang Andi ini, terlihat sekali kalau orang-orang yang bercokol di Komdis PSSI seperti kurang mengerti hukum. Ia heran Hinca Pandjaitan yang notabene seorang doktor di bidang hukum sampai asal-asalan mengambil dasar hukum sebuah keputusan.
Ditambah lagi, ia melihat Kom-dis terlalu tergesa-gesa dalam melakukan pengambilan kepu-tusan. Seharusnya Komdis mela-kukan investigasi secara men-dalam terlebih dahulu sebelum mendiskualifikasi PSS dan PSIS.
“Seharusnya Komdis melakukan investigasi secara mendalam dulu dong. Siapa yang telah dik-larifikasi, apakah sebagai pemain, pihak manajemen, saksi yang hadir dll. Terus bagaimana lapo-ran Pengawas Pertandingan (PP) apakah itu merupakan bukti yang cukup kuat?,” tegasnya.
Andi menambahkan, dari hasil investigasi ini barulah siapa pela-ku akan terkuak. Jadi Komdis tidak bisa seenaknya memberikan hu-kuman kepada sebuah klub. Ka-lau ternyata pengurus dari se-buah klub tersebut tidak melaku-kan perencanaan permainan sepak bola gajah secara organi-sasi, jelas PSS maupun PSIS tak layak untuk dihukum.
“Ini kan lucu. Komdis belum menetapkan siapa-siapa saja yang bersalah. Apakah manaje-men klub memang merencana-kan bunuh diri sengaja secara organisasi atau tidak. Jika ter-nyata ini cuma inisiatif oknum manajemen atau oknum pemain, jelas klub tidak bisa kena sank-si. Yang disanksi adalah person-person yang bersalah,” terangnya.
Sebagai contoh, pada kasus sepak bola gajah antara Indonesia v Thailand pada ajang Piala Tiger 1998, FIFA hanya menjatuhkan hukuman pada si pelaku bunuh diri, Mursyid Efendi. Saat itu, FIFA melihat dalam pertandingan yang berkesudah 2-3 untuk Thailand ini, tak ada kesalahan yang sifatnya “melembaga”. Mursyid sendiri mendapat hukuman seumur hidup tidak boleh tampil di laga internasional.
Bang Andi juga tidak sepakat kalau sanksi diskualifikasi yang dijatuhkan pada PSS dan PSIS tidak bisa disbanding. 127 Kode Disiplin PSSI, ada tujuh hukuman yang tak bisa diban-ding. Namun dari tujuh sank-si tersebut, hukuman diskua-lifikasi tidak termasuk yang tak dapat dibanding.
Tidak tepatnya pasal yang di-gunakan Komdis dalam menja-tuhkan hukuman menjadi faktor penguat PSS melakukan banding. Pasal 143 Kode Disiplin PSSI berbunyi, Permohonan Banding diterima apabila fakta yang di-gunakan dalam menetapkan keputusan sebelumnya tidak akurat atau cacat hukum.

Energi Baru

Pernyataan Triyandi Mulkan ini jelas menjadi energi baru untuk PSS melakukan banding ke Kom-ding PSSI. Sebab sekarang sema-kin jelas kalau Super Elang Jawa (Super Elja) memiliki dasar hukum kuat untuk meminta PSSI mere-visi sanksi bagi mereka.
“Jelas pernyataan dari Bang Andi ini memberikan energi baru bagi kami untuk melakukan ban-ding. Bersyukur DIJ memiliki pakar hukum sepak bola seperti Bang Andi ini,” ujarnya saat dihubungi via telepon kemarin.
Sejak awal Direktur PT Putra Sleman Sembada (PT PSS) Su-pardjiono memang sangat yakin kalau sanksi diskualifikasi memang dapat dibanding.
“Sejak awal saya sudah yakin kalau hukuman buat kami bisa diringankan. Ber-syukur keyakinan saya dikuatkan dengan penjelasan dari Bang Andi,” ungkap Pardji
Rencananya Selasa nanti PSS bakal melayangkan berkas ban-ding ke Jakarta Selasa (4/11) mendatang. Ia tentu berharap nantinya Komding PSSI benar-benar mengabulkan banding dari PSS. (nes/laz/ong)