illustrasi

Upaya Administratif atas Ketidakpuasan Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat

MUNGKID – Sebanyak 9 dari 10 pegawai negeri sipil (PNS) yang eselonnya diturunkan tanpa prosedur, mengajukan surat pada Bupati Magelang.
Melalui surat tertanggal 28 Oktober 2014, mereka keberatan atas di-tetapkannya Surat Keputusan (SK) Bupati Magelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pemberhentian da-lam Jabatan Struktural Eselon III dan IV, dan Pengangkatan/Penun-jukan dalam Jabatan Struktural Eselon IV dan V atas nama Dwi Koendarto dan kawan-kawan di Lingkungan Pemerintah Kabu paten Ma gelang.
Semula jumlah PNS yang di-turunkan eselonnya ada 10 orang. Satu di antaranya Nur Kholis, yang meninggal setelah mengalami ke-celakaan lalu lintas (29/9). Adapun ke-9 PNS lain yang meng ajukan surat keberatan adalah Susanto, Untung Sujoko, Nur hidayati, Andie Wibowo, Dwi Kundarto, Bintoro, Moch Fauzi Yanuar Mauludi, Asyhari, dan Solikin
Menurut Susanto, berdasarkan SK Bupati Magelang Nomor: 821.2/123/KEP/13/2014 telah dilakukan pemindahan tugas dalam rangka penurunan jabatan, setingkat lebih rendah pada 10 PNS di lingkungan Pemkab Magelang. Menurut penilaian-nya, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah itu merupakan penjatuhan hukuman disiplin berat bagi PNS. Jadi, bukan dalam rangka penyegaran atau rotasi jabatan biasa berdasarkan kebutuhan organisasi.
“Penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah tersebut, kami nilai cacat hukum dan tidak prosedural,” kritik Susanto.
Ia yang didampingi Dwi Koen-darto menyatakan, dianggap tidak prosedural lantaran pengambilan keputusan itu tidak dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh atasan langsung atau pejabat yang berwenang.
Seharusnya, dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dituangkan ke dalam berita acara yang ditandangani pejabat pemeriksa dan PNS yang di periksa. Kecuali penjatuhan hukuman disiplin tidak ditetapkan dengan keputusan pejabat yang ber-wenang.
Dikatakan, pengajuan surat keberatan itu merupakan upaya administratif atas ketidakpuasan penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan se-tingkat lebih rendah yang tidak prosedural dan sewenang-wenang.
Melalui keberatan ter-sebut, mereka meminta segera dilakukan perbaikan.
“Surat keberatan sudah di-kirimkan pada bupati dan tem-busannya pada Ketua DPRD Kabupaten Magelang, Plt Sekre-taris Daerah, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Magelang,” kata-nya.
Sebelumnya, 10 pejabat eselon dipindahtugaskan dan diturun-kan eselonnya tanpa prosedur yang ada. Itu diduga sebagai imbas Pilkada Oktober 2013. Bupati Zaenal Arifin saat ditanya Fraksi Golkar dalam rapat paripurna belum lama ini tidak memberikan alasan penurunan eselon.
Saat itu, bupati hanya menjelas-kan, jabatan struktural merupakan amanah dan tugas yang diper-cayakan pada PNS. Jabatan, me-nurut Zaenal Arifin, bukan meru-pakan hak seorang PNS. Menurut-nya, hak PNS adalah gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan hari tua. (ady/hes/ong)