Buntut Belum Adanya Penghantaran APBD 2015

JOGJA – Gubernur Hamengku Bu-wono X terancam kehilangan hak-hak keuangannya selama enam bulan. Ini buntut dari belum adanya penghan-taran APBD 2015 sampai dengan awal November ini. Padahal, di UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Dae-rah, sanksi keterlambatan pembahasan kini dibebankan ke kepala daerah dan dewan.
Jika di UU No 32 tahun 2004 sanksi pembahasan APBD yang terlambat dibebankan kepada pembangunan atau insentif, kini hal tersebut berubah. “Sanksinya diberikan kepada kepala daerah dan anggota DPRD,” tutur Wa-singatu Zakiyah, pengamat anggaran dari IDEA, kemarin (3/10).
Di Pasal 312 poin satu mengatur soal batas waktu pengesahan APBD. Bunyinya, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun
Dari penjelasan pasal satu ini, Wa-singatu menjelaskan, batas waktu pengesahan APBD 2015 tiap tahunnya adalah pertanggal 30 November. Se-belum, berlakunya awal tahun ang-garan pada 1 Januari di tiap tahunnya.Pasal 2, DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama ran-cangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
Dari penjelasan kedua pasal itu, Za-kiya, sapaan akrabnya, menjelaskan, HB X dengan wakil rakyat di DPRD DIJ ber-peluang tak menerima gaji selama enam bulan awal tahun 2015. Ini karena sam-pai dengan saat ini dewan masih ber-kutat di pembahasan tata tertib (tatib). “Seharusnya dewan harus sudah me-mulai pembahasan,” ujarnya.
Wakil Ketua I DPRD DIJ Arif Noor Hartanto mengatakan, jika melihat pasal 3, sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD apabila keter-lambatan penetapan APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat meny-ampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan keten-tuan peraturan perundang-undangan.
“Artinya, jika kepala daerah terlambat, dewan tidak bisa dikenai sanksi,” tan-dasnya. Nah, untuk pembahasan APBD 2015 di DIJ, Inung menjelaskan, sam-pai saat ini belum ada penghantaran APBD 2015 dari eksekutif. Padahal, jika mengacu Tata Tertib atau Perwan No 1 tahun 2009, batas penghantaran adalan minggu pertama Oktober.
“Tahun 2015 ini terlambat, karena pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara) ada desain ulang dari eksekutif,” jelas politikus dari PAN.
Desain ulang itu, sambung dia, turut berpengaruh terhadap pembahasan. Sebab, KUA-PPAS merupakan gamba-ran kasar dari APBD. “Kami baru ren-canakan 6 November, ada paparan dari Pak Gubernur kepada semua ang-gota dewan mengenai redesain ulang KUA-PPAS,” katanya.
Ketua DPRD DIJ Yoeke Indra Agung Laksana menambahkan, pembahasan APBD ini jika dalam kondisi normal butuh waktu dua bulan. Hanya saja, saat ini kondisi politik di DPRD DIJ sedang tak normal.
“Normalnya, penghantaran APBD, dilanjutkan pembahasan di Banggar, dilanjutkan pembahasan di Komisi untuk menyusun RKA, lalu dikemba-likan ke Banggar lagi,” terangnya.
Dalam setiap pembahasan ini, sam-bung Yoeke, tetap membutuhkan waktu berhari-hari. Ini mengingat masing-masing komisi harus memba-has anggaran bersama beberapa Sa-tuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Misal di Komisi A bisa mencapai 14 SKPD. Di Komisi C, lebih sedikit, tapi anggarannya sangat besar,” lanjutnya. (eri/laz/ong)