KULONPROGO – Warga pemilik lahan calon bandara yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Pemilik Lahan dan Petani Penggarap (IKB-PLPP) mengancam menolak tahapan konsultasi publik. Pemicunya yakni dua belas persyaratan yang sempat diajukan kepada Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo yang belum ada kepastian.
Mereka bahkan bersepakat tidak akan mengikuti tahapan konsultasi publik jika tidak ada kepastian terkait dua belas syarat yang diajukan itu. Ketua IKB-PLPP Kalisa Paraharyana mengungkapkan warga merasa belum puas dengan jawaban yang disampaikan Bupati Hasto Wardoyo saat audiensi pada Jumat (31/10) lalu.
Warga bersikukuh dua belas permohonan yang telah disampaikan dalam audiensi pengurus dengan bupati. Pihaknya tetap menuntut adanya kepastian dari permohonan itu dalam nota kesepakatan.
“Bila dalam waktu dekat dua belas permohonan belum juga ada kepastian, maka warga terdampak sepakat tidak akan mengikuti tahapan konsultasi publik,” katanya kepada wartawan baru-baru ini (3/11).
Sekretaris IKB-PLPP Mawarno menambahkan pada dasarnya warga tidak antipembangunan, namun antipenindasan sehingga warga ingin semuanya jelas. Dengan begitu kedepannya tidak timbul permasalahan. “Kami berharap ada kejelasan terkait dua belas permohonan yang mereka sampaikan dalam bentuk kesepakatan yang berkekuatan hukum,” ungkapnya.
Menurut Marwanto konsultasi publik akan dilaksanakan minggu ketiga November. Hal itu untuk menentukan Izin Penetapan Lokasi (IPL). “Ketika kami mengatakan setuju bandara, kami belum tahu nasib kami seperti relokasi ke mana, hak-hak kami apa, makanya kami tidak mau berspekulasi (ikut konsultasi publik), tidak mau milih kucing dalam karung,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Hasto mengaku memahami jika pada tahapan ini ada warga yang masih belum bersedia mengikuti konsultasi publik. Pihaknya akan terus berupaya memberikan pemahaman bahwa sebenarnya segala keluhan dan permintaan muaranya ada di konsultasi publik.
“Kesepakatan yang di luar konsultasi publik itu kekuatannya tidak ada dari sisi hukum, karena pengadaan tanah sudah diatur bagaimana tata caranya. Kalau ditempuh di luar prosedur tidak diakui secara hukum,” jelasnya.
Dua belas permintaan yang disampaikan IKB-PLPP tersebut, di luar ketentuan yang ada. Dalam proses pembebasan tanah untuk pembangunan bandara ini jika penggunaan anggaran dilakukan di luar ketentuan justru menjadi kasus korupsi.
“Waktunya juga tidak cukup kalau dua belas permintaan itu harus dibawa ke Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura. Lebih baik saat konsultasi publik masing-masing warga juga bisa menyampaikan permohonan itu,” terang Hasto. (tom/ila/ong)