Program Pengentasan Kemiskinan Tidak Tepat Sasaran

BANTUL – Berbagai program pengentasan kemiskinan yang digulirkan pemerintah pusat dinilai banyak yang tidak tepat sasaran. Akibatnya, program-program tersebut tidak cukup berhasil mempercepat penurunan angka kemiskinan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bantul Mahmudi menegaskan, kepala keluarga (KK) miskin seha-rusnya menerima seluruh berbagai program kesejahteraan dari pe-merintah pusat. Mulai Jamkesmas, Bantuan Siswa Miskin (BSM) hingga pemberian beras bagi keluarga miskin (raskin).
“Orang miskin jangan sampai bayar rumah sakit. Jangan sampai mikir biaya sekolah anaknya. Jangan sampai bayar listrik,” tegas Mahmudi kemarin (4/11).
Tetapi, faktanya di lapangan banyak KK miskin yang hanya menerima sejumlah program pengentasan kemiskinan. Perbedaan acuan data yang digunakan dalam setiap program sebagai penyebabnya. Akibatnya, pemberian program pemberdayaan seperti kelompok usaha bersama (KUBE) pun tidak banyak mem-bantu peningkatan kesejahteraan KK miskin.
“Sementara sekarang ini datanya tidak pas semua. Sejatinya uangnya yang seharusnya untuk pemberdayaan, bisa habis untuk membayar rumah sakit,” ujarnya.
Menurutnya, seharusnya Tim Nasional Percepatan Penanggu-langan Kemiskinan (TP2K) meng-gunakan data yang sama dalam setiap program pengentasan kemiskinan. Tujuannya agar di lapangan tidak ditemukan lagi kasus salah sasaran.
“Harusnya data BSM, data raskin dan Jamkesmas sama biar cepat,” tandasnya.
Mahmudi meyakini jika KK miskin menerima seluruh program pengentasan kemiskinan berbagai program pemberdayaan dipasti-kan dapat berjalan. Hasilnya pun tingkat kemiskinan pun bakal berkurang.
Karena itu, penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) nanti harus benar-benar tepat sasaran. Saat ini, Dinsos tengah melakukan validasi data penerima KIS. Jika validasi data ini dinilai berhasil oleh pe-merintah pusat, Dinsos bakal dipercaya lagi untuk menangani pendataan KIP.
“Targetnya (vali-dasi data KIS) Desember selesai,” tambahnya. (zam/din/ong)